Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Sempat Cecar Sutiyoso soal Independesi

Kompas.com - 30/06/2015, 19:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi I DPR sempat mencecar calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dengan pertanyaan seputar independesi. Status Sutiyoso sebagai mantan Ketua Umum Partai Keadilan Indonesia, yang merupakan parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla, dikhawatirkan mengganggu independensinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BIN.

"Tapi tadi saat ditanya masalah independesi ini, Beliau bisa memberikan jawaban yang cukup baik," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais, seusai uji kelayakan dan kepatutan Sutiyoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Menurut Hanafi, Sutiyoso berhasil menjawab keraguan anggota Komisi I itu dengan memberikan sebuah contoh nyata. Sutiyoso menceritakan pengalamannya selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode.

"Ketika itu, banyak tawaran bagi Bang Yos untuk masuk parpol. Tapi Beliau menyatakan, selama saya masih menjabat tidak akan menerima. Komitmen itu diulang saat ini, Beliau mundur sebagai Ketua Umum PKPI karena maju sebagai Kepala BIN," kata Hanafi.

Oleh karena itu, lanjut politisi PAN ini, seluruh fraksi sepakat untuk mendukung Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Jika Sutiyoso menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala BIN untuk kepentingan politik tertentu, maka DPR akan mengawasi dan tak akan tinggal diam.

"Apalagi kan akan dibentuk juga dewan pengawas intelijen, jadi tidak ada masalah," ujar Hanafi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com