Kubu Aburizal: Kalau Tak Ada Dana, Jangan Paksa Dana Aspirasi dan Bantuan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ikhlas tak mendapatkan tambahan bantuan dana parpol ataupun dana aspirasi daerah pemilihan. Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin mengaku mengerti kondisi ekonomi yang melemah saat ini.

Oleh karena itu, hal yang wajar jika pemerintah batal mengeksekusi kedua program yang akan menyita banyak biaya ini.

"Kalau dananya enggak ada, jangan dipaksakan, keadaan lagi berat," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Menurut Ade, akan lebih baik jika anggaran yang akan dialokasikan untuk bantuan dana parpol dan dana aspirasi dialihkan ke hal lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat, misalnya pembangunan sarana transportasi, infrastruktur, hingga subsidi dan bantuan langsung untuk masyarakat kecil.

"Jadi, kalau ada (dananya) sih bagus. Kalau tidak ada, jangan dipaksain, apalagi keadaan lagi berat," ucapnya. (Baca: Pengamat: Tolak Dana Aspirasi, Jokowi Harus Antisipasi Gangguan di Parlemen)

Nantinya, kata dia, jika keadaan ekonomi sudah membaik, kedua program ini bisa dirancang ulang. Rancangannya pun harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat itu.

"Sekarang kita orientasikan kepada hal-hal yang mendesak untuk kebutuhan rakyat, hal-hal yang kurang mendesak masih banyak waktu," ucapnya.

Presiden Joko Widodo disebut tak menerima usul DPR soal dana aspirasi karena kondisi perekonomian yang tengah lesu saat ini. (Baca: Mensesneg: Tolak Dana Aspirasi, Presiden Minta Semua Pihak Prihatin Kondisi Rakyat)

"Dana aspirasi, apalagi diartikan sebagai sebuah item belanja yang baru dan kemudian di luar program yang seperti direncanakan, ya itu jelas tidak bisa, begitu. Jadi, itu arahan Presiden," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Kamis (25/6/2015).

Pratikno mengungkapkan, kondisi perekonomian global sedang bergejolak sehingga Indonesia terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesusahan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya.

"Presiden mengharapkan semua pihak untuk ikut prihatin dengan kondisi rakyat, berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin, seefektif mungkin," kata dia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo juga menghentikan rencana untuk mengajukan tambahan anggaran bantuan untuk partai politik. Terlebih lagi, menurut Tjahjo, tidak semua partai politik membutuhkan tambahan tersebut. (Baca: Bantuan Dana Parpol Batal, Pemerintah Pilih Bantu Ormas)

Tjahjo kini justru berencana memberikan tambahan anggaran kepada berbagai organisasi masyarakat (ormas). Namun, tidak semua ormas yang akan diberikan dana tambahan tersebut.