Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Pilih Beri Dukungan ke Jokowi daripada Minta Jatah Menteri

Kompas.com - 24/06/2015, 16:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Persatuan Pembangunan kubu Muktamar Surabaya tidak mau mengikuti langkah PDI Perjuangan yang meminta tambahan jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo. PPP akan terus berupaya memberi dukungan ke pemerintah tanpa meminta imbalan.

"Kata agama, tangan di atas (memberi dukungan) lebih baik daripada tangan di bawah (meminta). Ini yang jadi pegangan PPP," kata Juru Bicara Fraksi PPP Arsul Sani saat dihubungi Kompas.com, Rabu ( 24/6/2015).

PPP, kata Arsul, menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden. PPP meyakini Jokowi mengetahui siapa menteri yang patut diganti dan siapa yang menggantikannya.

"Kalau diminta kader PPP untuk tambahan di kabinet, ya akan disiapkan. Kalau tidak, ya PPP tetap konsisten dukung pemerintahan Jokowi-JK," ucap Wakil Sekjen PPP ini.

Bagi PPP, lanjut Arsul, evaluasi kinerja para menteri yang kini sedang dilakukan Presiden memang penting. Dengan evaluasi tersebut, Presiden bisa melihat menteri yang sudah bekerja dengan baik dan menteri yang bekerja kurang maksimal. (Baca: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!)

"Terhadap menteri yang hasil evaluasinya jelek, maka menjadi mendesak untuk reshuffle supaya Presiden tidak kehilangan momentum pemerintahannya," ucap dia.

PDI Perjuangan sebelumnya meminta tambahan lima kursi menteri kepada Presiden jika perombakan dilakukan terhadap Kabinet Kerja. (Baca: PDI-P Minta Tambahan 5 Kursi Menteri kepada Jokowi)

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini merupakan upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah. Ia menilai, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDI-P diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut dia, PDI-P memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri. (Baca: PDI-P Merasa Layak Dapat Tambahan 5 Kursi Menteri, Ini Alasannya)

"Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan penggunaan hak prerogatifnya, memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com