Golkar Kubu Agung Minta Pemerintah Tegas Gagalkan Revisi UU KPK

Kompas.com - 24/06/2015, 14:05 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar kubu Agung Laksono menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2015. Kubu Agung pun meminta pemerintah untuk menggagalkan revisi ini.

"Pemerintah agar memiliki sikap yang tegas untuk menolak membahas revisi UU KPK ini. Jika pemerintah bersikap tegas pasti pembahasannya akan gagal," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Ace Hasan Syadzily kepada Kompas.com, Rabu (24/6/2015).

Ace menilai, KPK selama ini telah terbukti menjadi lokomotif utama lembaga penegak hukum yang mampu memberantas korupsi. Tidak boleh ada pelemahan lembaga antirasuah ini atas alasan apapun.

Ace melihat, ada upaya pelemahan dalam revisi UU KPK. Sebab, revisi UU tersebut turut akan membahas kewenangan penyadapan yang selama ini membuat KPK berhasil mengungkap kasus korupsi.

"Penyadapan merupakan instrumen hukum yang harus melekat dalam lembaga seperti KPK ini. Bagaimana bisa bekerja untuk membuktikan suatu tindakan kejahatan korupsi kalau penyadapan dilarang," ucapnya.

Daripada ngotot membahas revisi UU KPK, kata dia, lebih baik DPR fokus pada agenda proglegnas lain yang lebih penting.

Kemarin, rapat paripurna DPR memutuskan bahwa revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015. (Baca: Revisi UU KPK Masuk Program Legislasi Prioritas 2015)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Badan Legislasi DPR Sareh Wiyono mengatakan, pada 16 Mei 2015, Baleg telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat itu menyepakati sejumlah RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas, salah satunya RUU KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Nasional
Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.