Hanura: Tiga Fraksi KIH Tolak Dana Aspirasi, Presiden Jokowi Pasti Mendengar

Hanura bersama PDI-P dan Nasdem yang menolak dana aspirasi ini kalah suara dari tujuh fraksi lainnya yang mendukung usulan tersebut. Namun, proses pengajuan dana aspirasi ini masih harus berdasarkan persetujuan pemerintah karena harus dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

"Kami akan melobi pemerintah untuk menolak. Kita kan partai pemerintah, selain itu ada PDI-P dan Nasdem juga yang menolak. Saya rasa kalau ada tiga fraksi pemerintah menolak, Presiden akan mendengar," kata Miryam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Miryam menyayangkan sikap tujuh frakis lain yang terkesan memaksakan kucuran dana aspirasi ini. Dia khawatir, dana aspirasi yang dibagi Rp 20 miliar per anggota dewan setiap tahun, penyalurannya rentan tidak tepat sasaran.

Menurut dia, aspirasi pembangunan daerah pemilihan seharusnya diperjuangkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), bukan langsung kepada anggota DPR.

"Yang tahu kebutuhan pembangunan daerah kan pemangku kepentingan di daerah. Kalau kita nanti asal menyalurkan, bisa disemprit," ujar Ketua DPP Hanura ini.