Tak Lagi "Voting", NU Akan Pilih Rais Am dengan Musyawarah Mufakat

Kompas.com - 22/06/2015, 14:35 WIB
Ketua Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama Imam Aziz di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/6/2015). Icha RastikaKetua Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama Imam Aziz di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/6/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemilihan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui muktamar tahun ini akan berbeda dengan sebelumnya. Tahun ini, pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat, sementara sebelumnya melalui voting.

"Dari 1984 hingga 2010 itu voting semua, tapi sekarang kami kembalikan kepada periode yang lama," kata Ketua Panitia Muktamar NU Imam Aziz di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/6/2015).

Hari ini, pengurus NU menemui Kalla untuk mengundangnya hadir dalam Muktamar NU yang digelar di Jombang, Jawa Timur pada 1 hingga 5 Agustus. Kalla adalah salah satu Dewan Pertimbangan NU.

"Dan Beliau (Kalla) sangat menyambut positif adanya perubahan cara pemilihan dalam NU ini, karena NU ini adalah organ ulama sehingga sistem pemilihan yang diberlakukan juga mencerminkan bagaimana ulama itu ditinggikan harkat dan martabatnya," sambung Imam.

Ia juga menyampaikan bahwa pemilihan Rais Am PBNU mendatang diubah menjadi musyawarah mufakat dengan harapan menempatkan ulama pada tempat yang lebih baik. Dengan demikian, ulama tidak seperti kandidat parpol yang dipilih melalui voting.

"Tujuannya baik, menempatkan ulama pada tempatnya, jadi jangan menempatkan ulama seperti kandidat parpol," ucap dia.

Imam juga berharap muktamar kali ini bisa menjadi muktamar yang berkualitas. Diharapkan muktamar tahun ini tidak hanya membahas calon Rais Am, tetapi lebih fokus kepada penataan organisasi ke depannya. (baca: NU: KPK Harus Diperkuat)

"Juga nanti untuk ke depannya akan fokus tiga hal untuk program, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," sambung Imam.

Terkait pertemuannya dengan Kalla, Imam menyampaikan bahwa Wapres berharap NU bisa menguatkan kepengurusannya hingga tingkat ranting. Dengan demikian, NU nantinya diharapkan tidak lagi seperti menganut model waralaba, tetapi bisa mengontrol programnya dari pusat hingga ke akar rumput.

"Kalau Beliau (JK) istilahkan sosial enterprise, itu sangat penting untuk pengurus NU yang akan datang sehingga NU menurut Beliau tidak lagi mencerminkan model franchise (waralaba), tetapi ini suatu organ yang efektif bisa mengontrol program-program sampai ke grass root (akar rumput)" ucap dia.

Imam juga menyampaikan bahwa dalam muktamar nantinya, NU akan membahas sejumlah hal, di antaranya mengenai upaya pemberantasan korupsi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X