Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perpres untuk Posisi Wakil Panglima TNI Keluar Akhir Juli

Kompas.com - 18/06/2015, 15:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo sudah menerima draf rancangan peraturan presiden yang mengatur posisi wakil panglima TNI. Rancangan perpres itu ditargetkan rampung pada akhir Juli.

"Yang sudah disampaikan rancangan perpres organisasi susunan TNI yang di dalamnya ada usulan pembentukan wakil panglima. Rancangan perpresnya masih di sini, targetnya akhir Juli baru perpresnya difinalisasi," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Kamis (18/6/2015).

Andi menuturkan, setelah rancangan perpres disetujui Presiden, maka panglima TNI baru menyiapkan nama-nama calon untuk mengisi posisi wakil panglima TNI. Penetapan wakil panglima TNI itu nantinya akan diatur dalam keputusan presiden.

Di dalam rancangan perpres tersebut, Andi menjelaskan, proses pemilihan perwira TNI untuk wakil panglima tetap dilakukan melalui mekanisme Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) TNI. Wanjakti akan diberikan kewenangan menyerahkan tiga perwira terbaik untuk kemudian dipilih satu orang oleh Presiden Jokowi.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebelumnya mengatakan, draf mengenai pembentukan jabatan wakil panglima TNI dalam struktur pimpinan TNI telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Moeldoko, ada beberapa nama yang dicalonkan sebagai wakil panglima TNI.

"Draf untuk Presiden sudah kami kirimkan melalui Setneg. Kami bersama staf Setneg bekerja bersama-sama untuk menyusun draf itu. Begitu keppresnya (keputusan presiden) turun, langsung kita mainkan," ujar Moeldoko, saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2015).

Moeldoko mengatakan, jika Presiden telah mengeluarkan perpres, sejumlah nama perwira tinggi TNI akan dicalonkan sebagai wakil panglima TNI. Menurut dia, banyak perwira tinggi yang layak menjabat posisi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com