Politisi PDI-P: "Reshuffle" Kabinet Tak Perlu Tunggu Satu Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menilai, Presiden Joko Widodo tidak perlu menunggu waktu satu tahun untuk merombak kabinetnya. Jika memang ada menteri yang kurang cakap dalam bekerja, Jokowi dapat menggunakan hak prerogratifnya untuk me-reshuffle para menteri.

"Reshuffle itu prerogatif Presiden, bisa kapan saja dan sesuai kebutuhan. Tidak perlu menunggu satu tahun, enam bulan, karena itu prerogatif," kata Masinton saat diskusi bertajuk "Menanti Reshuffle" di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Ia mengatakan, banyak publik yang menilai jika kinerja kabinet Jokowi-JK kurang baik, terutama di bidang ekonomi. Salah satu indikasinya ialah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selain itu, ia menambahkan, hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga riset juga menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Jokowi dapat menjadikan hasil survei itu sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk me-reshuffle kabinet.

"Suara masyarakat memang cenderung menilai kinerja beberapa kementerian tidak memuaskan, terutama yang berkaitan dengan perekonomian," ujarnya.

Sebelumnya, para kepala daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia meminta Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setelah satu tahun pemerintahannya berjalan. Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor. Isran mengklaim seluruh bupati dan wali kota sudah sepakat dengan usulan itu.

"Kami semua mendoakan dan mendukung penuh segala kebijakan yang dilakukan Presiden. Bukan tidak menghormati dan menghargai posisi Jokowi sebagai Presiden, kami meminta tidak melaksanakan reshuffle sebelum satu tahun," kata Isran saat berpidato dalam pembukaan Apkasi International Trade and Investment Summit di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Hadir dalam acara tersebut Presiden Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Jokowi hanya mengangguk sambil tersenyum kecil mendengar permintaan Isran tersebut. "Kami bupati dan wali kota merasa enam bulan tidak cukup untuk melakukan reshuffle kabinet," kata Isran yang mengundurkan diri sebagai bupati ini.