"Saya Siap Dipancung kalau Terima Selembar Dollar Pun dari Rudi Rubiandini"

Kompas.com - 11/06/2015, 14:57 WIB
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno membantah menerima uang sebesar 284.862 dollar AS dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Waryono tidak mengakui meski uang tersebut ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di ruangannya saat penggeledahan. Bahkan Waryono berani menantang siap dipancung jika terbukti menerima sejumlah uang dari Rudi.

"Kenapa media selalu menghujat 200-an dollar duitnya Rudi? Saya siap dipancung kalau itu ada satu lembar dollar dari Rudi," ujar Waryono dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Waryono mengatakan, uang yang ditemukan petugas KPK di ruangannya merupakan hasil kerjanya selama 7,5 tahun. Ia lantas mempertanyakan mengapa petugas hanya menyita uang dollarnya, sementara ada mata uang lainnya seperti riyal dan bath.

"Itu janji saya kepada istri untuk membawa ke Singapura, berobat. Dia tidak tahu saya ditahan ke KPK," kata Waryono.

"Rampok yang berkomplot harus dituntaskan siapa di balik itu semua. Saya tidak pernah (menerima uang)," lanjut dia.

Dalam surat dakwaan, sekitar Mei 2013, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran perubahan melalui Kementerian Keuangan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013. Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI pada 28 Mei 2013 hingga 12 Juni 2013.

Terkait raker tersebut, pada 28 Mei 2013 Waryono menerima uang sebesar 284.862 dollar AS di ruang kerjanya. Namun, tidak disebutkan siapa yang memberikannya. Selain itu, Waryono juga menerima uang dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar 50.000 dollar AS. Namun, penerimaan uang tersebut tidak dilaporkan Waryono ke KPK sebagai gratifikasi.

Kewajiban melaporkan gratifikasi yang diterima penyelenggara negara diatur dalam UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001. Atas perbuatannya menerima gratifikasi, Waryono dianggap melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Nasional
Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Nasional
BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

Nasional
UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Nasional
DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

Nasional
Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Nasional
BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X