Jadi Tersangka, Dahlan Iskan Dicegah ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan resmi dicegah bepergian ke luar negeri dalam kaitan dirinya sebagai tersangka pembangunan gardu induk PLN di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara senilai Rp 1,063 triliun.

"Pencegahan atas nama Dahlan Iskan sudah diberlakukan sejak Senin (8/6/2015) kemarin, dan akan berlaku hingga enam bulan," kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi Mirza Iskandar di Jakarta, Rabu (10/6/2015), seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman menyebutkan, pihaknya telah mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Dahlan.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berencana akan memeriksa Dahlan Iskan sebagai tersangka pada Kamis (12/6/2015) mendatang. (Baca: Jadi Tersangka, Dahlan Iskan Akan Lakukan Curhat Melalui "Corong Pribadinya")

Dalam kasus itu, kejaksaan telah memeriksa mantan Dirut PT PLN Nur Pamuji yang menggantikan Dahlan Iskan saat ditarik menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir 2011.

Sebanyak 15 orang yang terlibat perkara tersebut, termasuk sembilan karyawan PT PLN, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan.

Dahlan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk PT PLN di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Penganggaran proyek 21 gardu induk itu diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/ Jasa.

Pasal 5 peraturan itu menyatakan, KPA wajib mengeluarkan surat tanggung jawab dan pernyataan bahwa pengadaan/pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan. Setelah ada surat itu, Menteri Keuangan menyetujui sistem penganggaran proyek.

Menurut Kejaksaan, pembebasan lahannya banyak yang belum tuntas. Namun, ada surat dari KPA yang menyatakan bahwa lahan sudah siap sehingga Kementerian Keuangan setuju. Terkait sistem pembayaran, menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pembayaran dilakukan sesuai dengan perkembangan proyek.