Kompas.com - 08/06/2015, 15:51 WIB
Tokoh pers nasional yang juga Menteri BUMN, Dahlan Iskan, saat menggelar jumpa pers terkait maraknya kampanye hitam, di Jakarta Selatan, Jumat (27/6/2014). Dahlan Iskan juga menunjukkan tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin sebagai tandingan Obor Rakyat. TRIBUNNEWS/HERUDINTokoh pers nasional yang juga Menteri BUMN, Dahlan Iskan, saat menggelar jumpa pers terkait maraknya kampanye hitam, di Jakarta Selatan, Jumat (27/6/2014). Dahlan Iskan juga menunjukkan tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin sebagai tandingan Obor Rakyat.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan meluncurkan situs pribadinya tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Situs bernama gardudahlan.com itu sengaja diluncurkan Dahlan untuk menjelaskan segala duduk perkara kasusnya itu.

Dengan adanya situs itu pula, Dahlan menyatakan tak akan meladeni wawancara dengan semua media massa, termasuk Jawa Pos, media yang dibesarkannya. Saat ini, Dahlan sudah tidak lagi menjadi pemimpin grup media itu, tetapi masih memiliki saham di dalamnya.

"Saya akan menjadi beban bagi Jawa Pos Group kalau saya tidak berubah. Maka, untuk 'corong pribadi' itu saya meluncurkan ini: gardudahlan.com," tulis Dahlan dalam post pertamanya hari ini, "Soal Corong", Senin (8/6/2015).

Pria yang pernah menjadi Menteri BUMN pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengaku akan selalu menyalurkan keterangan melalui situs itu. Menurut Dahlan, dirinya tidak mau meladeni wawancara dengan pers karena khawatir banyak pihak akan salah paham dengan pernyataannya yang tidak pas. Namun, Dahlan mempersilakan media untuk mengutip segala pernyataan tertulisnya dalam situs gardudahlan.com.

"Saya tidak punya juru bicara. Kelihatannya gardudahlan.com yang akan jadi juru bicara saya," ujar dia.

Untuk kasus korupsi yang dituduhkan, Dahlan mengaku belum menunjuk pengacara. Dia hanya menuliskan bahwa dirinya akan lebih fokus menuliskan sendiri penjelasan duduk perkara kasus yang menimpanya dari sudut pandang pribadi.

"Rumitnya persoalan biasanya hanya bisa dijelaskan melalui cerita yang panjang, tapi saya usahakan pendek-pendek. Hanya mungkin perlu beberapa edisi," ungkap Dahlan.

Dahlan baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk PT PLN di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara senilai Rp 1,06 triliun. Lantaran kasus ini, dia juga akan dicegah ke luar negeri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.