Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Fungsi Kontrol Partai Harus Kuat hingga Daerah untuk Hindari Mahar

Kompas.com - 09/06/2015, 20:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kontrol partai harus kuat sampai ke tingkat daerah untuk menghindarkan praktik mahar politik dari pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak Desember 2015.

"Harusnya fungsi kontrol partai itu kuat sampai daerah untuk menghentikan praktik tersebut di sana," kata Tjahjo kepada Antara di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Tjahjo juga mengatakan bahwa saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak ada praktik mahar untuk membeli rekomendasi. Saat itu, menurut dia, hanya ada uang sumbangan untuk melakukan survei pada calon kepala daerah.

"Tidak ada. Zaman saya sekjen partai, tidak ada mahar. Hanya ada gotong-royong untuk 'urunan' proses seleksi calon," kata dia.

Gotong-royong tersebut, lanjut Tjahjo, dilakukan oleh anggota DPR RI dari dapil yang bersangkutan. Lalu 'urunan' tersebut juga dari anggota DPRD untuk membiayai proses survei, seleksi hingga untuk kampanye calon yang diajukan partai.

Tjahjo juga mengatakan uang mahar yang dipungut oleh partai tersebut dilarang oleh masing-masing parpol karena hal tersebut bagian dari politik uang. Oleh karena itu, dia mengharap peran masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika ada penyimpangan.

"Tidak ada itu, masing-masing parpol secara umum memang dilarang, karena itu kan bagian dari money politik, oleh karenanya peran masyarakat dibutuhkan di sini," kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa parpol yang diketuai oleh Megawati tersebut tidak pernah ada permintaan uang mahar pada calon saat proses pencalonan yang bersangkutan dalam tahapan pemilu atau pilkada selain 'urunan' untuk gotong-royong.

Gotong royong yang dimaksud Hasto tersebut adalah mengadakan survei potensi pemilih calon yang akan diusung, acara debat atau focus group discussion serta menyewa para ahli kejiwaan untuk melakukan proses seleksi calon yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

"Yang kami katakan ini, sebelum rekomendasi wajar saja partai politik menggunakan metode seleksi baru dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusungnya dengan jalan 'urunan'," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com