Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salah Pidato, Jokowi Diminta Waspadai Pembisiknya di Istana

Kompas.com - 06/06/2015, 09:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, meminta Presiden Joko Widodo mulai waspada terhadap pembisiknya yang berada di lingkungan Istana. Sebab, Miryam menilai, Presiden sudah kembali dipermalukan di depan umum atas pidatonya yang menyebutkan bahwa Bung Karno lahir di Blitar.

"Kejadian ini benar-benar membunuh wibawa Jokowi sebagai Presiden, bukan hanya di depan warga negaranya, tetapi juga di hadapan partai pendukungnya sendiri, bahkan termasuk di mata internasional," kata Miryam, Sabtu (6/5/2015).

Secara logika, kata Miryam, bagaimana mungkin seorang Presiden yang satu partai dengan Bung Karno bisa salah menyebutkan tempat lahir sang proklamator tersebut. Kejadian ini sungguh sangat telak bagi marwah presiden sebagai simbol negara. [Baca juga: Jokowi Salah Sebut Tempat Lahir Bung Karno, Penulis Pidato Minta Maaf]

"Kelalaian ini tentu terletak pada mereka yang berada di sekeliling bapak presiden. Sehingga Jokowi kedepan perlu waspada terhadap pembisiknya itu karena seringnya data yang mereka sodorkan cenderung menyesatkan, kalau tidak, maka presiden bukan tidak mungkin akan dipermalukan lagi di kemudian hari," kata Miryam.

Apalagi, lanjut dia, kasus ini bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya sudah pernah ada kesalahan mengenai data tentang utang negara terhadap IMF yang disanggah langsung oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi selaku presiden, kata dia, seharusnya lebih mampu tegas terhadap orang-orang di sekelilingnya. [Baca juga: Jokowi Diminta Libatkan Ahli Sejarah dalam Penyusunan Pidato]

"Kalau memang tidak sanggup silakan mundur saja, karena masih banyak kader bangsa potensial yang lebih mampu mengisi posisi itu," ucap Ketua Srikandi ini. [Baca juga: Kata Zulkifli, Kesalahan Pidato Jokowi Tak Dapat Dimaafkan]

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com