Kata JK, Budi Waseso Wajib Laporkan Harta Kekayaan

BANDUNG, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu kewajiban bagi pejabat atau penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Kalla ketika kembali dimintai pendapatnya mengenai sikap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso soal LHKPN.

"Itu kan kewajiban seseorang yang harus dilaksanakannya, dan saya kira Buwas tentu saya katakan, dulu saat Kapolda mestinya sudah melapor," kata Kalla di Bandung, Rabu (3/6/2015).

Sepengetahuan Kalla, Budi Waseso sudah pernah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK ketika menjabat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo.

"Jangan terbalik-balik, saya tidak pernah mengatakan tak usah (melapor LHKPN), tidak," ucap dia.

Kalla menyarankan Budi untuk mengirimkan surat kepada KPK jika hartanya tidak bertambah.

"Jadi, kalau tidak bertambah hartanya, bikin surat saja bahwa sudah dua tahun saya tidak bertambah harta, sudah selesai," kata Kalla.

Awalnya, Budi Waseso mengaku tak mau mengisi LHKPN. Ia malah meminta KPK untuk menelusuri harta kekayaannya. [Baca: Budi Waseso Tak Mau Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK]

"Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Budi membantah jika sikapnya itu bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana.