Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perangi Obat dan Kosmetik Ilegal, BPOM Segera Rilis "Hotline" Aduan

Kompas.com - 02/06/2015, 04:25 WIB
Kontributor Ungaran, Syahrul Munir

Penulis

UNGARAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera merilis hotline atau layanan telepon untuk menampumg pengaduan dari masyarakat terkait peredaran obat dan kosmetik ilegal melalui transaksi secara online.

Berbicara di seminar Penggunaan Herbal/Jamu dalam Pengobatan Komplementer Penyakit Degeneratif di pabrik PT Sidomuncul, Ungaran, Kepala BPOM Roy Sparingga mengakui, pihaknya mempunyai keterbatasan sumber daya untuk mengawasi peredaran obat dan kosmetik di masyarakat. Sedangkan di sisi lain, pemasaran obat dan kosmetik ilegal sangat gencar melalui media sosial.

"Kami akan membuat seperti hotline, agar masyarakat bisa mengadukan. Yang tahu banyak itu kan masyarakat yang sering menggunakan media sosial. Saya ingin masyarakat ini menjadi kepanjangan tangan dalam tanda petik, untuk kepentingan masyarakat juga," kata Roy seperti dikutip dari siaran Pers Humas PT Sidomuncul, Senin (1/6/2015).

Menurut Roy, kebanyakan obat ilegal yang dijual melalui online adalah obat tradisional berbahan kimia obat dan kosmetik palsu. Untuk memutus penjualan produk obat dan kosmetik non register tersebut, diperlukan terobosan dan kerja sama semua pihak.

"Ini cybercrime, jadi kami akan bekerja sama dengan Polri dan juga interpol. Jadi tugas kami akan meningkatkan kemampuan menangani cybercrime," kata Roy.

Selain menyediakan hotline yang bisa diakses masyarakat serta kerja sama dengan Polri, keseriusan BPOM dalam memerangi peredaran obat dan kosmetik ilegal juga ditandai dengan studi banding ke beberapa negara yang sudah berhasil menangani masalah peredaran obat dan kosmetik palsu.

Roy mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bekerja sama dengan interpol, termasuk regulator di negara tetangga.

"Saya baru saja ke Australia dan ke Tiongkok. Melihat bagaimana regulator mereka mengawasi (peredaran obat dan kosmetik). Ini penting sekali dikawal karena bagian untuk perlindungan masyarakat," ujar Roy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com