Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denty Tak Takut Dilaporkan Anggota F-Hanura ke Polisi

Kompas.com - 28/05/2015, 16:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Denty Noviany Sari tidak takut dengan ancaman Frans Agung Mula Putra, Anggota DPR dari Fraksi Hanura yang akan melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Denty tetap akan meneruskan laporannya di Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penggunaan gelar doktor palsu oleh Frans.

"Saya siap, bahkan saya juga akan lapor balik ke polisi. Gelar doktornya akan saya laporkan," kata Denty usai mengikuti sidang MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Denty mengatakan, saat ini Frans belum menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Satyagama, Jakarta. Namun, Frans pernah menyuruhnya untuk membuat kartu nama dengan gelar doktor.

Hal itu terjadi saat Denty masih menjadi staf ahli Frans di DPR. Denty membantah pernyataan Frans bahwa pembuatan kartu nama itu inisiatifnya.

"Saya punya bukti tulisan tangan Pak Frans yang meminta saya untuk membuat kartu nama itu. Sudah saya tunjukkan semuanya di dalam," ujar Denty.

Dalam kesempatan itu, Denty juga membantah telah memalsukan tanda tangan Frans untuk mencairkan gaji. Denty menilai, hal tersebut hanya dijadikan alasan bagi Frans untuk memecatnya.

"Saya tidak melakukan sama sekali, itu tuduhan tidak beralasan," ujarnya.

Frans sebelumnya menganggap laporan Denty MKD adalah bentuk pencemaran nama baik. Dia membantah segala tuduhan Denty dan mengancam akan melapor ke polisi. (baca: Dituduh Pakai Gelar Doktor Palsu, Anggota F-Hanura Ancam Lapor Balik ke Polisi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com