Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menjadi Penonton Jokowi

Kompas.com - 25/05/2015, 16:00 WIB


Oleh:Sumbo Tinarbuko

JAKARTA, KOMPAS - Melihat Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI, bagaikan melihat tontonan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Pertandingan tersebut melibatkan negara peserta dan klub sepak bola terkenal.

Selain itu, aspek keterlibatan penonton. Mereka terkadang suka menaikkan kasta dirinya menjadi komentator atau pengamat laga sepak bola. Realitas sosialnya: keberadaan mereka lebih heboh dibandingkan dengan permainan para pesepak bola profesional di lapangan hijau.

Keseriusan penonton menjadi hal sangat serius. Kenapa? Karena mereka menganggap dirinya lebih paham a-z dunia persepakbolaan. Bahkan, mereka mampu meramalkan gol yang akan tercipta, meski laga belum berlangsung.

Di sudut lainnya, para penonton menjadi sangat agresif saat menorehkan pengamatan dan komentar di media sosial. Mereka seakan menjadi pemain profesional yang berlaga di lapangan hijau. Mereka mencemooh gaya permainan salah satu pesepak bola yang hasilnya tidak selaras dengan harapan.

Sumpah seranah berwujud kata-kata kasar sering keluar dari mulut mereka saat tendangan pemain idolanya melenceng atau membentur tiang gawang. Kekecewaan tersebut diekspresikan dengan berteriak sambil memaki manakala umpan bola yang semestinya dapat bersarang dengan mulus di dalam gawang dapat digagalkan pemain lawan.

Harapan penonton

Pada konteks ini, penonton yang menonton laga sepak bola Piala Dunia, sama sebangun dengan penonton yang sedang menonton kinerja Presiden Jokowi, beserta rombongan para menteri pembantu presiden.

Sebagai penonton yang hidup di era budaya layar, mereka menginginkan aspirasi dan keinginannya dapat terwujud sempurna. Kenyataannya jauh panggang dari api. Artinya, berdasarkan realitas sosial, program kerja Kabinet Kerja yang digawangi para menteri kurang berkenan di hati penonton Presiden Jokowi.

Mereka menginginkan Jokowi menjadi tokoh superhero yang dalam waktu sesingkat-singkatnya mengejawantahkan keinginan para penonton itu. Mereka menjadi tidak sabar melihat gerak langkah pemerintahan Jokowi yang terkesan lambat. Mereka mengibaratkan stamina kerja Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Jokowi bagaikan batu baterai kekurangan setrum. Padahal, dukungan setrum dari para penonton (baca: dukungan rakyat) sudah tidak diragukan lagi.

Di sisi lainnya, para penonton Jokowi berharap Presiden Jokowi menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga stabil dan terjangkau. Mereka mengharapkan fasilitas kesehatan bagi rakyat miskin benar-benar diselenggarakan, bukan sekadar diwacanakan dalam bentuk seremonial kenegaraan.

 

Mereka mengharapkan fakir miskin dan anak telantar benar-benar ditanggung oleh negara, bukan malah ditelantarkan oleh negara. Mereka mengharapkan Jokowi menyediakan lapangan pekerjaan guna memupus penganggur masyarakat terdidik yang jumlahnya membengkak. Mereka juga mengharapkan Jokowi menjamin serta mewujudkan keamanan dan pengamanan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga para penonton Jokowi dapat bekerja dan beraktivitas di ruang publik dengan tenteram, nyaman, dan aman.

Para penonton Jokowi menginginkan pemerintah, pejabat publik, dan anggota Dewan tidak menunjukkan sifat dan sikap adigang, adigung, dan adiguna. Pertunjukan kekerasan sosial semacam itu berujung pada pamer kekuasaan di antara para pihak yang berseteru.

Dampak sosialnya menyebabkan rakyat menjadi tidak tenang dalam beraktivitas. Dampak politiknya, kondisi suhu perpolitikan di Indonesia menjadi panas tidak menentu.

Kenapa belakangan ini penonton Jokowi menjadi semakin kritis? Juga ceriwis dan mudah marah? Cepat tersinggung, nyinyir, dan galak saat menuliskan statusnya di akun media sosial? Malah terkesan tidak sabar menanti hasil kerja Kabinet Kerja Jokowi?

Pelayan masyarakat

Hal itu terjadi karena rakyat yang sebagian besar adalah penonton Jokowi mempunyai harapan besar pada sosok Jokowi. Mereka yang galak, kritis, ceriwis, dan antagonis itu menginginkan Jokowi memberikan angin segar yang membawa pengharapan bugar. Mereka ingin agar hidup dan kehidupan rakyat Indonesia menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mereka pun ingin harga sandang, pangan, dan papan murah. Biaya kesehatan dan pendidikan terjangkau. Mudah mencari makan dan pekerjaan. Keamanan pun terjamin.

Atas pengharapan penonton Jokowi itulah sudah saatnya pemerintah dan segenap pejabat publik mendekonstruksi dirinya menjadi pelayan masyarakat. Bermetamorfosis menjadi sosok pemerintah dan pejabat publik yang amanah. Mengedepankan ideologi pelayanan masyarakat lewat cara melayani rakyatnya dengan merealisasikan realitas sosial bukan realitas media, apalagi realitas politik.

Sebagai pelayanan masyarakat sudah saatnya mengedepankan asas komunikasi cinta. Hal itu perlu dilakukan demi menjamin tersampaikannya pesan pemerintah kepada rakyat secara egaliter. Pesan pemerintah dikemas dalam sebuah proses komunikasi cinta yang sejuk dan tidak memunculkan miskomunikasi di antara kedua belah pihak.

Bagi rakyat, ketika pemerintah mengedepankan realitas sosial, hal itu jauh memenuhi hak rakyat atas harkat dan martabatnya. Sebaliknya, ketika pemerintah dalam setiap derap langkahnya lebih mengutamakan realitas politik, pemerintah berikut jajarannya memang tidak meniatkan diri menjadi pelayanan masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan jiwa raga bagi rakyatnya.

Sumbo Tinarbuko
Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Mei 2015 dengan judul "Menjadi Penonton Jokowi".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com