Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pendapat Pakar Hukum Pidana yang Ikut Serta dalam Gelar Perkara BG

Kompas.com - 19/05/2015, 16:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Chairul Huda membenarkan bahwa dirinya diikutsertakan dalam gelar perkara dugaan gratifikasi Komjen Budi Gunawan di gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Chairul mengatakan, gelar perkara tersebut dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak.

Dalam gelar perkara itu, Chairul memberi kesimpulan. "Kesimpulan saya, Bareskrim tidak bisa buka kembali berkas yang diserahkan dari KPK karena sudah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan," ujar Chairul melalui pesan singkat, Selasa (19/5/2015).

Chairul mengatakan, tidak ada berkas yang berisi hasil penyelidikan KPK yang bisa dijadikan dasar perkara tersebut kembali diusut. Chairul menilai KPK tidak profesional dalam menetapkan Budi sebagai tersangka, karena tidak memiliki dasar yang kuat.

"Bahkan, setelah ada penetapan tersangka, baru ada pemeriksaan beberapa saksi dari bank. Itu pun hanya berisi konfirmasi adanya transaksi keuangan. Sama sekali tidak ada pemeriksaan terhadap pentransferan atau untuk apa transfer itu dilakukan," ucap dia.

Dalam gelar perkara tersebut, lanjut Chairul, dipertimbangkan juga pendapat jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung yang dituangkan ke dalam berkas setebal 15 halaman bahwa penyidikan perkara Budi oleh KPK sama sekali tidak memiliki dasar penetapan sebagai tersangka.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar perkara gratifikasi Budi Gunawan secara internal. Hasilnya, perkara itu tidak laik ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Namun, Buwas menyatakan bahwa gelar perkara internal saja tidaklah cukup. Buwas ingin gelar perkara Budi dihadiri juga oleh penyidik yang mengusut perkara itu pertama kali, yakni KPK, PPATK dan sejumlah ahli hukum.

"Kami maunya jangan diputuskan sendirian. Kan gelar sebelumnya internal. Enggak bisa begitu. Harus lengkap," ujar Buwas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com