Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habibie Singgung Kebijakan Eksekusi Mati

Kompas.com - 18/05/2015, 07:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-3 RI BJ Habibie menyinggung penerapan kebijakan hukuman mati saat berbagi pengalaman dalam Supermentor 6 di Jakarta, Minggu (17/5/2015) malam. Habibie mengingatkan agar pemimpin negara berhati-hati membuat kebijakan. Menurut dia, ada kebijakan tertentu yang tidak dapat diperbaiki atau diralat. Salah satunya adalah kebijakan untuk mengeksekusi terpidana mati.

"Kalau saya tentukan orang itu hukum mati, tembak, lalu dilaksanakan, dia mati, terus dikubur. Kemudian enam bulan kemudian dia tidak bersalah, tidak bisa saya bangkitkan lagi," kata Habibie.

Selama kurang lebih 500 hari menjadi Presiden, Habibie pun pernah mengambil kebijakan yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya, terkait lepasnya Timor Timur dari Indonesia ketika ia berkuasa. Atas pengalaman itu, Habibie mengingatkan kepada pemimpin Indonesia agar memilah kebijakan mana yang tidak bisa diperbaiki dan sebaliknya.

"Jangan sekali ambil kebijakan yang persulit keadaan. Yang tidak menentu jadi lebih tidak menentu. Jangan masuk 10 permasalahan, terus semua irreversesible, jadi 100 masalah baru," tutur Habibie.

Kendati demikian, lanjut dia, masalah seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Untuk itu, seorang pemimpin harus lebih banyak belajar. Menurut Habibie, pembelajaran semacam itu hanya bisa diperoleh melalui pengalaman bekerja. 

"Anda hanya bisa peroleh dari pekerjaan Anda. Lapangan pekerjaan yang harus diberikan kepada manusia dan program pertama Presiden. Melalui itu, Anda unggul, percaya deh," kata Habibie.

Menurut Habibie, sumber daya manusia merupakan kunci bagi kemajuan bangsa. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas SDM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com