Kompas.com - 15/05/2015, 20:00 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui bahwa institusinya telah melakukan tes keperawanan untuk para calon tentara wanita. Menurut dia, hal tersebut ditujukan untuk kebaikan sehingga tak perlu dipersoalkan.

"Oh ya itu, salah satu syarat ya. Terus kenapa masalahnya? Kalau itu untuk kebaikan, kenapa harus dikritik begitu?" ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Saat ditanyakan relevansi tes keperawanan dengan kemampuan seorang wanita dalam menjalankan tugasnya sebagai tentara, Moeldoko mengisyaratkan bahwa hal tersebut tidak terkait langsung. Dia hanya menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dimiliki seorang prajurit TNI, yakni moralitas, akademik, dan kekuatan fisik.

Tes keperawanan, sebut Moeldoko, adalah bagian dari penilaian moralitas. "Ya itu sebenarnya (penilaian moralitas). Enggak ada upaya lain," ucap Moeldoko.

Wacana mengenai tes keperawanan ini pertama kali diungkap Human Rights Watch di situsnya, Rabu (13/5/2015). Kelompok pengawas pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di New York, Amerika Serikat, itu mendesak Indonesia untuk menghapuskan tes keperawanan bagi calon tentara perempuan dan calon istri tentara.

Menurut HRW, perjanjian-perjanjian internasional telah menyebut praktik-praktik itu merendahkan dan kejam. Tes-tes itu secara internasional telah dianggap sebagai pelanggaran hak atas non-diskriminasi dan pelarangan "perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan" di bawah perjanjian-perjanjian hak asasi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

"Angkatan Bersenjata Indonesia harus memahami bahwa 'tes keperawanan' yang melukai dan mempermalukan perempuan dalam tes masuk itu tidak ada kaitannya dengan meningkatkan keamanan nasional," ujar Nisha Varia, Associate Director untuk Hak Perempuan HRW.

Sebelumnya, isu soal tes keperawanan ini juga menerpa institusi Polri, yang juga diungkap HRW. (Baca: Bantah Tes Keperawanan, Polri Akui Memeriksa Kesehatan Organ Reproduksi)

Tes keperawanan bahkan sempat diusulkan di sejumlah daerah sebagai syarat kelulusan SMA. Sontak wacana itu mendapat penolakan, terutama dari berbagai kelompok perempuan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

Nasional
Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Nasional
Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Nasional
Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Nasional
Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Nasional
Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.