Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi VI: Semoga Kerja Sama Indonesia-Australia Tak Terganggu Pasca-eksekusi Mati

Kompas.com - 30/04/2015, 07:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VI DPR, Khilmi, berharap kerja sama Indonesia dan Australia pasca-eksekusi mati terpidana narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, tidak akan menganggu kerja sama di bidang ekonomi dan pariwisata. Menurut dia, kedua negara tersebut saling membutuhkan. 

Jika hubungan kerja sama ekonomi terganggu, Indonesia dan Australia akan mengalami kerugian. 

"Kita kan banyak impor sapi dari sana. Sementara itu, dari sisi Australia, wisatawannya terbanyak ke Indonesia, khususnya ke Bali. Jadi, saling membutuhkan dan saya harap tidak ada gangguan dalam kerja sama bidang ekonomi," kata Khilmi, di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, ia berharap hubungan kedua negara pasca-eksekusi mati segera pulih. "Saya berharap segera cepat perbaiki hubungan antara Australia dan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, terkait eksekusi mati yang dilakukan pemerintah terhadap delapan terpidana mati kasus narkoba, menurut Khilmi, merupakan langkah tepat untuk menangkal peredaran narkoba yang kian meresahkan.

"Kalau kita tidak melaksanakan eksekusi, kan nanti bandar-bandar narkoba akan tumbuh besar," kata Khilmi.

Tarik Dubes

Sebelumnya, merespons eksekusi mati terhadap dua warga negaranya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Gibson sebagai bentuk protes. Eksekusi dilakukan pada Rabu (29/4/2015) pukul 00.30 di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

"Kami menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi kami sungguh menyesalkan hal ini. Ini bukanlah urusan biasa," ujar Abbott kepada para wartawan di Canberra.

"Saya ingin menekankan bahwa ini adalah hubungan yang sangat penting antara Australia dan Indonesia. Hubungan ini rusak akibat apa yang terjadi dalam beberapa jam yang lalu," kata Abbot.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan, Dubes Gibson akan kembali ke Australia pada akhir pekan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com