Mendagri Berharap Laporan Keuangan Daerah Tahun Ini Lebih Baik

Kompas.com - 28/04/2015, 06:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Indra AkuntonoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap laporan keuangan daerah pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 lalu, hanya 36 persen daerah yang mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya.

"Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya 36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2015).

Kemendagri telah menginstruksikan kepada seluruh gubernur untuk membuat peta di mana saja daerah yang melakukan kesalahan atau tidak mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya dengan baik.

"Sekarang kan gubernur, bupati dan wali kota sudah memahami peta-peta area penyalahgunaan keuangan yag menyangkut perencanaan anggaran, perbaikan dana hibah, perbaikan dana bansos dan mekanisme retribusi pajak daerah pun mulai ditata dengan baik," kata dia.

Oleh karena itu, Tjahjo berharap setiap kepala daerah dapat mengendalikan anggaran daerah apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak.

"Kami mengharapkan di 2015 ini akan lebih tertib, termasuk anggaran pilkada karena pelaksanaannya yang serentak ini kan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran. Itu nanti yang mengawasi gubernur," ujarnya.

Pada 2014,  hanya 36 persen dari 542 provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah masing-masing. Tjahjo mengatakan, hal itu terjadi karena banyaknya kebijakan di daerah yang menimbulkan potensi korupsi.

"Dalam waktu 10 tahun hanya 36 persen provinsi dan kabupaten menurut versi KPK yang mampu dan bisa mempertanggungjawabkan keuangan daerah," kata Tjahjo.

Menurut dia, empat area kebijakan daerah yang rawan korupsi adalah terkait perencanaan anggaran, pajak dan retribusi, dana hibah dan bantuan sosial serta mekanisme perjalanan dinas.

"Keempat ini area rawan korupsi. Wajar kalau 10 tahun tidak banyak yang bisa bertanggung jawab dengan laporan keuangan," ujarnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nasional
Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Nasional
Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Nasional
Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X