Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Sebaiknya Pak SBY Jadi Negarawan, Jangan Diturunkan Lagi

Kompas.com - 22/04/2015, 16:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyarankan agar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Kongres III Partai Demokrat. Menurut Marzuki, ketokohan SBY lebih diperlukan sebagai pemersatu internal dan pembimbing partai.

"Pak SBY bukan waktunya lagi. SBY itu sebagai pemersatu, pengayom, pelindung, yang membimbing siapa pun ketua umumnya. Sebaiknya, Pak SBY jadi negarawan, jangan diturunkan lagi," kata Marzuki di Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2015).

Marzuki menduga, kabar mengenai akan kembali majunya SBY sebagai calon ketua umum Demokrat diembuskan oleh pengurus DPP Demokrat saat ini yang tak ingin kehilangan posisinya di partai. (Baca: Marzuki: SBY Punya Segalanya, Tak Mungkin Dilawan)

Ia menolak jika ada cara-cara negatif digunakan sebelum atau saat kongres berlangsung, terlebih jika ada gerakan yang ingin menciptakan aklamasi sebelum kongres berlangsung.

"Saya yakin Pak SBY ini orang baik, tetapi lingkungan ini yang ingin berkuasa, ada elite DPP yang selalu mendorong-dorong," ujarnya. (Baca: Syarief Hasan Pastikan DPD Solid Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat)

Marzuki kemudian mengungkapkan bahwa Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan sempat bertemu dengan Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Ventje Rumangkang.

Dalam pertemuan itu, Syarief meminta syarat dukungan minimal pencalonan dalam kongres dinaikkan ke batas yang tidak rasional. (Baca: "Tidur-tiduran Saja SBY Pasti Jadi Ketum Demokrat Lagi...")

"Pak Syarief minta ditingkatkan syarat dukungan minimal menjadi 30 persen, tetapi terakhir katanya mau dinaikkan jadi 40 persen. Saya bilang sekalian saja 50 persen karena sudah tidak rasional," ungkapnya.

Meski demikian, Marzuki mengaku akan mendukung SBY kembali menjadi ketua umum Demokrat jika dalam kongres mendapatkan dukungan luar biasa. Ia berharap proses demokrasi dalam kongres yang rencananya digelar mulai 11 Mei 2015 di Surabaya berjalan baik sehingga tidak menimbulkan masalah di internal nantinya.

"Kalau memang Pak SBY dapat dukungan luar biasa, saya akan dukung 1.000 persen. Saya ini kader beliau," kata mantan Ketua DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com