"Kalau Budi Gunawan Jadi Wakapolri, Ada Matahari Kembar di Polri"

Kompas.com - 22/04/2015, 05:36 WIB
Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan (tengah) meninggalkan ruangan tempat acara KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOKepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan (tengah) meninggalkan ruangan tempat acara "commander wish" Kapolri di auditorium STIK, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2015).
EditorBayu Galih
JAKARTA, KOMPAS.com- Koalisi Masyarakat Sipil menolak rencana dijadikannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau calon Kepala Badan Intelijen Nasional.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan, dengan Budi Gunawan menjadi Wakapolri maka akan berpotensi memunculkan matahari kembar di tubuh Polri.

"Jika Budi Gunawan dilantik menjadi Wakapolri akan memunculkan matahari kembar atau dua kepemimpinan dalam satu institusi Polri. Masing-masing pemimpin memiliki anak buahnya sendiri-sendiri," kata Emerson di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2015).

Emerson menuturkan, jika dua matahari kembar itu terjadi justru tidak menguntungkan bagi Polri. Sebab, kondisi ini akan menganggu soliditas atau membuka kemungkinan perpecahan di dalam institusi Polri.

Menurut Emerson, secara integritas Budi Gunawan pun bermasalah karena pernah berstatus sebagai tersangka korupsi suap dan gratifikasi ketika menjabat.

"Meskipun status hukumnya sebagai tersangka dibatalkan melalui putusan praperadilan yang kontrovesial, namun perkara korupsi yang menimpa Budi Gunawan saat ini tetap dalam proses penyidikan atau penyelidikan. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan menolak Budi Gunawan sebagai Wakapolri atau Kepala BIN," ujarnya.

Emerson menuturkan, memang belum ada pernyataan resmi mengenai Budi Gunawan menjadi calon Wakapolri atau Kepala BIN. Namun menurutnya, ada hal yang dijadikan pedoman dalam memilih pejabat publik.

Pertimbangan pertama adalah, pemilihan pejabat publik tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau balas budi. Penunjukan pejabat harus didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi.

Sementara pertimbangan kedua adalah, harus dipastikan bahwa pejabat yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah.

"Hal ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK ke depan tidak terganggu atau tercoreng kredibilitasnya dan bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, HAM, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk," ucapnya. (M. Zulfikar)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X