Pramono Anung Akui Ada Kendala dalam Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengakui, enam bulan awal kinerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla belum optimal. Masih banyak masalah di berbagai sektor yang harus dibenahi.

"Tidak bisa dipungkiri, kalau kita lihat di beberapa sektor mengalami ada kendala, baik itu secara sosial, politik, ekonomi hal itu nampak," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Hal tersebut disampaikan Pramono menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK.

Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Menurut Pramono, perbaikan bisa dilakukan baik dengan evaluasi hingga perombakan kabinet di pos-pos tertentu. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden.

Menurut dia, Presiden yang paling mengetahui kinerja menteri-menterinya selama enam bulan kebelakang ini.

"Apakah ini kemudian akan diartikan akan ada reshuffle atau apapun maka itu kewenangan Presiden sepenuhnya, intinya orang melihat banyak hal yang belum seperti harapan," ujar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menekankan bahwa Pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang. (baca: Ditanya Kepuasan Publik Menurun, JK Minta Lihat Hasil Kerja pada 2019)

"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang," kata Kalla di Jakarta, Selasa (20/4/2015).