Untuk Perbaikan Komunikasi Publik, Jokowi Disarankan Tunjuk Juru Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Poltracking menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di enam bulan awal masih rendah. Namun, hal tersebut bukan berarti menandakan kinerja pemerintahan belum maksimal.

Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta Yudha menjelaskan, bisa jadi kinerja pemerintahan sebenarnya sudah baik. Namun, tidak ada komunikasi yang baik disampaikan ke publik, sehingga masyarakat masih merasa tidak puas.

"Strategi komunikasi publik Jokowi sejauh ini memang belum masif," kata Hanta saat merilis hasil survei di Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 48,5 persen responden menyatakan tidak puas. Hanya 44 persen responden menyatakan puas. (baca: 6 Bulan Pemerintahan, Tingkat Kepuasan Publik atas Jokowi-JK Masih Rendah)

Hanta membandingkan kinerja awal pemerintahan Jokowi-JK dengan awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 lalu. Menurut dia, meskipun kinerja pemerintahan SBY saat itu tidak begitu baik, tetapi opini publik tidak terlalu berkembang secara negatif.

"Dulu era Pak SBY periode pertama bersama JK, SBY tak tersentuh opini publik. Bahkan kalau ada yang dianggap kurang, yang dianggap tak becus menterinya. Sekarang yang jadi bemper presidennya," ujar dia. (baca: Jokowi Diminta Jadi Petugas Rakyat untuk Perbaiki Kepuasan Publik)

Menurut dia, komunikasi publik yang dilakukan SBY saat itu sangat baik karena dibantu oleh seorang juru bicara kepresidenan. Menteri SBY juga cukup aktif memberikan penjelasan ke publik saat ada isu yang menjadi perhatian.

Hanta menyarankan Jokowi mulai membuat sistem komunikasi publik yang serupa. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

"Kalau memang perlu juru bicara, ya tunjuk saja juru bicara," ujar Hanta.