Jokowi Diminta Jadi Petugas Rakyat untuk Perbaiki Kepuasan Publik

Kompas.com - 19/04/2015, 16:06 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / LailyPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei Poltracking menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih rendah. Untuk memperbaiki tingkat kepuasan publik tersebut, Jokowi-JK dan seluruh menteri kabinetnya diminta untuk menjadi petugas rakyat, bukan petugas partai.

"Jadilah petugas rakyat, yang loyal terhadap rakyat. Bukan loyal kepada ketua umum partainya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 48,5 persen responden menyatakan tidak puas. Hanya 44 persen responden menyatakan puas. (baca: 6 Bulan Pemerintahan, Tingkat Kepuasan Publik atas Jokowi-JK Masih Rendah)

Hanta mengaku pihaknya tidak mengukur alasan apa yang membuat responden tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK. Namun dia menilai, keloyalan terhadap partai yang lebih tinggi daripada keloyalan terhadap rakyat menjadi salah satu penyebabnya.

"Secara tidak langsung itu terpengaruh. Kalau publik menyadari pemerintah lebih berpihak ke partai politik, maka otomatis publik akan tidak puas," kata Hanta. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Hanta menyadari, dalam sistem politik di Indonesia, memang sulit melepaskan Presiden dari pengaruh partai yang mengusungnya. Terlebih lagi, saat ini Jokowi bukan Ketua Umum atau politisi yang mempunyai jabatan penting di PDI Perjuangan. Oleh karena itu, kata dia, partai juga seharusnya mengerti untuk tidak terlalu menekan pemerintahan.

"Harusnya saat sudah terpilih, partai mewakafkan Presiden untuk mengabdi ke rakyat," ujarnya.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya menuntut seluruh kader PDI-P yang ada di unsur eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sejalan dengan garis perjuangan partai.

Pernyataan itu disampaikan Megawati ketika memberikan pidato penutup Kongres PDI-P, Sabtu (11/4/2015).

"Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" ujar Megawati. (Baca: Megawati: Kalau Tidak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X