Menunggu Payung Hukum untuk Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 10/04/2015, 18:39 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Humas Kementerian SosialMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
EditorLatief
BALI, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan jika ada Instruksi Presiden (Inpres) pengarusutamaan inklusifitas penyandang disabilitas dalam pembangunan bisa menjadi pintu masuk tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi sektor informal, korporat, masyarakat  dan seluruh aparatur pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Menurut Khofifah, RUU Disabilitas telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga nantinya bisa menjadi acuan dan payung hukum dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Inpres tersebut akan menjadi arus utama dalam pembangunan.

Khofifah menjelaskan bahwa inklusivitas dalam pembangunan pengarusutamaan jender secara eksplisit harus lebih terang, seperti jender mainstreaming dengan Instruksi Presiden (Inpres). Salah satu contohnya, rencana pembangunan yang dicanangkan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sudah harus memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

"Semua, pembangunan infrastruktur mesti memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Misalnya, lift yang dilengkapi suara yang menginformasikan posisi di lantai berapa," ujar Khofifah di Bali, Jumat (10/4/2015).

Di sektor pendidikan pun demikian. Pemerintah harus memperbanyak sekolah inklusif. Program-progarm yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian KUKM harus menyiapkan kebutuhan penyandang disabiltas.

"Semua harus berubah, karena pendidikan bagi penyandang disabilitas dimulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sampai perguruan tinggi. Semua harus disiapkan agar mereka bisa mengakses kebutuhannya, baik itu tuna netra, grahita, rungu dan wicara," katanya.

Saling mengingatkan

Khofifah menjabarkan, dari 12 persen penyandang disabilitas, sebanyak 82 persennya berada di negara-negara berkembang. Kebutuhan mereka di hampir semua sektor belum terpenuhi, terutama untuk penyandang disabilitas perempuan.

"Sebanyak 7-8 juta penyandang disabiltas berusia produktif, tapi sebagian besar tidak bekerja. Mereka kerap dikucilkan dari pendidikan, dunia kerja, dan kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dia mengatakan, dalam UU Disabilitas terdahulu lebih menitikberatkan pada penanganan panyandang disabiltas yang tentatif. Saat ini, dalam RUU Prolegnas diharapkan semua itu berubah lebih ke arah substantif pengarusutamaan dalam pembanguan nasional.

"Kita tak bisa sembunyikan realitas di tengah-tengah masyarakat bahwa masih ada pola pikir dan cara pandang yang menutup-nutupi dan menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Ini yang harus diubah. Ini fakta di masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, Khofifah menyarankan agar semua pihak, baik itu aktivis perempuan, pemerhati masalah disabilitas, pihak terkait lainnya saling mengingatkan pada saat pembahasan RUU penyandang disabilitas agar menghasilkan regulasi yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan kaum disabilitas.

"Harus saling mengingatkan agar bisa menghasilkan produk perundangan yang manfaatnya bisa dirasakan para penyandang disabilitas," ucapnya.

(ANNISA GILANG)

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

Nasional
Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Nasional
UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

Nasional
KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

Nasional
Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Nasional
UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

Nasional
Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Nasional
Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Nasional
Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X