Menlu: Sudah 700 WNI yang Dipulangkan dari Yaman ke Tanah Air

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, hingga saat ini sudah ada 700 warga negara Indonesia yang sudah dipulangkan ke tanah air dari Yaman. Pemerintah masih berupaya memulangkan 92 WNI yang masih berada di negara-negara sekitar Yaman.

"Sampai hari ini, dapat saya sampaikan, sudah 700 WNI yang kita evakuasi dan sudah berada di Tanah Air," ujar Retno di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2015).

Rinciannya, pada Desember 2014 lalu ada 332 WNI yang dipulangkan. Pada bulan Februari 2015 sebanyak148 WNI, pada 5 April sebanyak 110 WNI, dan hari ini ada 110 WNI yang tiba di Tanah Air.

"Kita masih memiliki beberapa WNI yang sudah berada di luar wilayah Yaman, tetapi belum sampai di Tanah Air, yaitu 82 orang saat ini di Jisan, dan 10 orang di Djibouti. Jadi total 92 orang yang sudah berada di luar Yaman, tetapi belum sampai ke Indonesia," kata Retno.

Untuk jumlah WNI yang masih tersisa di Yaman, Retno menyebutkan ada ribuan jiwa. Mereka tersebar di beberapa kawasan, contohnya wilayah Aden, yang masih terdapat 89 WNI.

Untuk mencapai Aden, pemerintah merasa kesulitan karena tidak memiliki akses untuk ke pelabuhan karena situasi keamanan yang masih mengkhawatirkan. Selain itu, Retno menuturkan, tim dari Jakarta juga sudah berhasil masuk ke wilayah Tarim, Yaman bagian timur, untuk bertemu dengan para mahasiswa Indonesia.

Di sana ada sekitar 1.500 mahasiswa asal Indonesia. "Jadi, kami melakukan dialog dengan mereka dan mengimbau agar mereka mau dievakuasi," kata Retno.

Dia melanjutkan, tim dari Jakarta itu sebenarnya berniat untuk meneruskan perjalanan ke Almukalah, tetapi menemui kegagalan. Perwakilan Indonesia akhirnya mengontak Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Almukalah untuk membantu proses evakuasi. Saat ini, sudah ada 150 orang yang mendaftar untuk dievakuasi.

Perang saudara di Yaman semakin sengit. Pertempuran melawan milisi Houthi yang mengudeta pemerintahan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi di Yaman semakin meluas dengan melibatkan koalisi Teluk pimpinan Arab Saudi setelah Presiden Yaman memintanya.