Kompas.com - 02/04/2015, 18:29 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan bahwa kenaikan subsidi untuk pembelian mobil bagi pejabat negara merupakan permintaan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dia mengatakan, pemerintah hanya memproses permintaan itu karena subsidi uang muka mobil ini sudah ada sejak tahun 2010.

"Waktu itu surat dari Ketua DPR tentang permintaan penyesuaian uang muka itu diterima awal Januari, kalau nggak salah 5 Januari 2015. Kami proses pada Februari, kira-kira pertengahan Februari dapat persetujuan dari Menkeu," ujar Andi di Istana Kepresidenan, Kamis (2/4/2015).

Andi menjelaskan, awalnya, DPR meminta kenaikan menjadi Rp 250 juta. Namun, setelah dikaji oleh Menteri Keuangan, subsidi uang muka yang disepakati adalah Rp 210 juta.

"Jadi, di bawah permintaan Ketua DPR. Kajiannya sudah selesai, lalu kami sampaikan ke Presiden dengan penejalasan bahwa ini rutin dilakukan dan sudah ada permintaan dari Ketua DPR, baru perpresnya turun," kata Andi.

Dia menampik bahwa persetujuan Presiden terhadap permintaan Ketua DPR adalah upaya memperbaiki hubungan dengan parlemen yang meregang. Menurut dia, memang sudah menjadi sebuah kebiasaan anggota Dewan baru mendapatkan tunjangan mobil baru.

Mobil pribadi

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga menegaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara bukanlah mobil dinas. Menurut dia, anggota Dewan tidak memiliki mobil dinas. Mobil dinas, sebut dia, hanya diberikan untuk jajaran pimpinan.

"Ini uang muka, ini bukan mobil dinas, melainkan mobil pribadi. Jadi, kayak DP, beli motor DP, nah ini DP-nya. Karena yang dapat mobil dinas hanya pimpinannya, nah ini secara umum," kata dia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, perpres itu merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010. Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 ayat (1) Perpres No 68/2010. (Baca: Jokowi Naikkan Tunjangan Uang Muka Pembelian Kendaraan Pejabat Negara)

Jika pada Perpres Nomor 68 Tahun 2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000, dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015, besarannya diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, hakim agung, hakim konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Nasional
FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

Nasional
Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Nasional
Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Nasional
Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Nasional
KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Nasional
Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

Nasional
UPDATE 29 Juni 2022: Bertambah 2.149, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.086.212

UPDATE 29 Juni 2022: Bertambah 2.149, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.086.212

Nasional
Sosok Letjen Rudianto, Eks Irjenad yang Kini Jabat Kabais TNI

Sosok Letjen Rudianto, Eks Irjenad yang Kini Jabat Kabais TNI

Nasional
UPDATE 29 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,13 Persen, Dosis Ketiga 24,20 Persen

UPDATE 29 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,13 Persen, Dosis Ketiga 24,20 Persen

Nasional
KPU Pertanyakan Status Jakarta pada Pemilu 2024

KPU Pertanyakan Status Jakarta pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Perjalanannya Menuju Ukraina Lancar Tanpa Halangan

Jokowi Ungkap Perjalanannya Menuju Ukraina Lancar Tanpa Halangan

Nasional
Jelang HUT Ke-76 Bhayangkara, Kapolri Ziarah ke TMP Kalibata

Jelang HUT Ke-76 Bhayangkara, Kapolri Ziarah ke TMP Kalibata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.