Kompas.com - 01/04/2015, 19:30 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pejabat negara kini mendapat tambahan suntikan dana untuk membeli kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 Juta.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Perpres itu merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010. Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 68/2010.

Jika pada Perpres Nomor 68 Tahun 2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000, maka dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000.

Adapun Pasal 3 Ayat (3) Perpres No. 39 Tahun 2015 itu menyebutkan, alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang muka dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yakni pada 23 Maret 2015.

Penerima tunjangan

Perpres ini dibuat untuk pembelian kendaraan perorangan guna menunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara pada Lembaga Negara. Siapa saja yang mendapat fasilitas ini?

Pada Pasal I menyebutkan bahwa pejabat negara yang dimaksud yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, hakim agung, hakim konstitusi; anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.

Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan diberikan per periode masa jabatan, dan diterimakan enam bulan setelah dilantik.

Periode jabatan untuk hakim Mahkamah Agung adalah per lima tahun masa jabatan, dengan ketentuan fasilitas uang muka untuk periode lima tahun kedua dan seterusnya hanya diberikan apabila sisa masa jabatan periode berikutnya tidak kurang dari dua tahun.

Menanggapi ini, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengklaim bahwa penambahan uang muka itu tidak bertolak belakang dengan rencana pemerintah memperbaiki transportasi massal. Andi juga yakin, penambahan uang muka untuk membeli kendaraan itu tidak akan menambah kemacetan Ibu Kota. Alasannya, pemberian uang muka itu hanya ditujukan untuk sekitar 100 orang pejabat. (Baca: Apa Alasan Presiden Jokowi Naikkan Tunjangan Uang Muka Mobil untuk Pejabat Negara?)

Lebih jauh, Andi tak menjelaskan alasan Presiden Jokowi meningkatkan angka uang muka pembelian kendaraan itu. Menurut dia, kajian teknis sudah dilakukan Kementerian Keuangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas Perempuan Dorong Pendampingan Psikologis

Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas Perempuan Dorong Pendampingan Psikologis

Nasional
Komnas HAM Ingatkan Istri Ferdy Sambo Jujur soal Penembakan Brigadir J

Komnas HAM Ingatkan Istri Ferdy Sambo Jujur soal Penembakan Brigadir J

Nasional
KPK Sebut Sumir Laporan Ubedilah Badrun soal Dugaan Korupsi Anak Jokowi

KPK Sebut Sumir Laporan Ubedilah Badrun soal Dugaan Korupsi Anak Jokowi

Nasional
Soal Koalisi Gerindra-PKB yang Cepat Terbentuk, Muzani Sebut Karena Kesamaan Misi dan Cara Pandang

Soal Koalisi Gerindra-PKB yang Cepat Terbentuk, Muzani Sebut Karena Kesamaan Misi dan Cara Pandang

Nasional
Kawal PTM Aman Saat Pandemi, IDAI: Tetap Jalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Kawal PTM Aman Saat Pandemi, IDAI: Tetap Jalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Nasional
Penampilan Farel Prayoga 'Ojo Dibandingke' di Istana Negara Jadi Kekayaan Intelektual, Yang Putar Videonya Bakal Ditagih Royalti

Penampilan Farel Prayoga "Ojo Dibandingke" di Istana Negara Jadi Kekayaan Intelektual, Yang Putar Videonya Bakal Ditagih Royalti

Nasional
Polri Tunggu Penyidik Soal Sangkaan Pasal 6 Polisi Terkait 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J

Polri Tunggu Penyidik Soal Sangkaan Pasal 6 Polisi Terkait "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J

Nasional
Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Pondasi

Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Pondasi

Nasional
Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Wakil Ketua Komisi III: Wujud Keseriusan Kapolri

Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Wakil Ketua Komisi III: Wujud Keseriusan Kapolri

Nasional
Istri Ferdy Sambo Tak Ditahan karena Sakit, Anggota Komisi III: Alasan Klasik

Istri Ferdy Sambo Tak Ditahan karena Sakit, Anggota Komisi III: Alasan Klasik

Nasional
Larang Kekerasan di IPDN, Mendagri: Tak Ada Gunanya, Harus Diputus

Larang Kekerasan di IPDN, Mendagri: Tak Ada Gunanya, Harus Diputus

Nasional
UPDATE 19 Agustus 2022: Bertambah 5.163, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.306.686

UPDATE 19 Agustus 2022: Bertambah 5.163, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.306.686

Nasional
Bareskrim: Ancaman Bagi Polisi yang Halangi Penyidikan Kasus Brigadir J Lumayan Tinggi

Bareskrim: Ancaman Bagi Polisi yang Halangi Penyidikan Kasus Brigadir J Lumayan Tinggi

Nasional
Stafsus Mensesneg Sebut 'Reshuffle' Kabinet Sangat Memungkinkan Terjadi

Stafsus Mensesneg Sebut "Reshuffle" Kabinet Sangat Memungkinkan Terjadi

Nasional
6 Polisi Terbukti Diduga Halangi Penyidikan Kasus Pembunuhan Brigadir J, Bareskrim: Bisa Bertambah

6 Polisi Terbukti Diduga Halangi Penyidikan Kasus Pembunuhan Brigadir J, Bareskrim: Bisa Bertambah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.