Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kubu Golkar Diminta Pahami Dilema yang Dihadapi Pimpinan DPR

Kompas.com - 01/04/2015, 18:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah jika pimpinan DPR dianggap sengaja menunda menetapkan pengesahan kepengurusan Fraksi Golkar. Menurut Fahri, pimpinan DPR menunggu waktu yang tepat karena tidak ingin masuk dalam pusaran konflik internal Golkar.

Fahri menjelaskan, masalah Golkar adalah masalah internal. Sementara itu, kewenangan pimpinan DPR hanya sebatas membacakan surat kepengurusan fraksi dalam rapat paripurna yang agendanya ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPR.

"Surat yang kami baca, itulah (pengurus) yang sah. Bagaimana kami mau bacakan kalau masih ada dua surat, tidak kami baca saja mereka sudah berantem," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Politisi PKS itu mengungkapkan, saat ini, pimpinan DPR memegang dua surat kepengurusan Fraksi Golkar yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Surat yang pertama kali masuk ke pimpinan DPR adalah surat dari kubu Aburizal. Meski demikian, surat dari kubu Aburizal juga belum dibacakan dalam rapat paripurna, Senin (23/3/2015) lalu, karena belum dibahas dalam rapat pimpinan.

Sementara itu, surat dari kubu Agung baru diterima pimpinan DPR beberapa saat setelah rapat paripurna itu selesai. Fahri berharap anggota Fraksi Golkar dari kedua kubu dapat memahami dilema yang dihadapi pimpinan DPR menyikapi masalah ini. Ia mengatakan, Golkar diharapkan mencontoh sikap anggota Fraksi PPP dari kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy yang mampu memahami dan tetap bekerja seperti biasa.

"Daripada bertengkar, kita tunggu saja masalahnya sampai selesai. Jangan pimpinan dipaksa mengimpor konflik yang berbahaya," katanya.

Sekretaris Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Fayakhun Andriadi, menilai, pimpinan DPR sengaja mengulur waktu penetapan Fraksi Golkar yang sah. Akibatnya, kinerja anggota fraksi menjadi terhambat. Menurut Fayakhun, pimpinan DPR hanya perlu membacakan surat kepengurusan fraksi dalam rapat paripurna. Ia heran ketika pimpinan DPR mengambil prosedur lain dengan membahas perselisihan kepengurusan Golkar melalui rapat pimpinan dan Bamus DPR.

"Menurut saya, ini sebenarnya bisa cepat bisa lama tergantung pimpinan (DPR)," kata Fayakhun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com