Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eksekusi Mati Tahap II Belum Dilakukan, Jaksa Agung Tunggu Proses Hukum Selesai

Kompas.com - 30/03/2015, 14:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, hingga kini eksekusi hukuman mati tahap dua masih belum akan dilakukan. Pasalnya, kejaksaan sebagai eksekutor hukuman mati masih menunggu proses hukum yang diajukan beberapa terpidana.

"Kami tunggu prosedur hukumnya selesai semua dulu. Masih ada lagi Atlaoui, Martin Anderson, dan 'Bali Nine' kan masih belum (selesai)," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2015).

Nama-nama yang disebut Prasetyo itu kini sedang berupaya lolos dari rencana eksekusi mati. Duo "Bali Nine", yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, masih mengajukan gugatan surat keputusan Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut diperkirakan selesai pada awal April 2015.

Adapun Serge Areski Atlaoui adalah warga negara Perancis yang kini sedang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Upaya pengajuan PK adalah yang pertama kalinya dilakukan Atlaoui setelah pengajuan grasi yang dimohonkannya ditolak Presiden Joko Widodo.

Nama lain yang disebut Prasetyo ialah Martin Anderson, warga negara Ghana. Perkara Martin sebenarnya sudah selesai setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melanjutkan permohonan PK Anderson ke Mahkamah Agung. (Baca: Fadli Zon: Pemerintah Lambat Lakukan Eksekusi Mati)

Sebelumnya, terpidana mati lainnya, yakni Mary Jane Veloso, warga negara Filipina, juga mengajukan peninjauan kembali. Namun, upaya terakhir Mary Jane itu akhirnya ditolak.

Prasetyo mengaku sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan keputusan atas pengajuan PK semua terpidana itu.

Jika semua proses hukum yang diajukan masing-masing terpidana itu sudah tuntas, kejaksaan akan melakukan eksekusi. Prasetyo memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan secara bersamaan.

"Supaya praktis dan cepat selesai dan jangan ada kesan kita ditekan-tekan," ucap dia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menyatakan persiapan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, sebagai tempat eksekusi para terpidana mati telah mencapai 100 persen. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai waktu eksekusi mati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com