Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Tedjo: Kita Belum Menyatakan ISIS Terlarang

Kompas.com - 23/03/2015, 13:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan, pemerintah tidak bisa menyatakan bahwa 16 WNI yang mencoba bergabung ke ISIS telah melanggar undang-undang. Terlebih lagi, lanjut Tedjo, pemerintah sejauh ini belum menyatakan sikap yang tegas terhadap ISIS.

"Kita belum jelas-jelas menyatakan ISIS ini terlarang, harus ada pernyataan ISIS terlarang, baru bisa memberikan sanksi pada mereka," kata Tedjo di Jakarta, Senin (23/3/2015).

Oleh karena itu, lanjut Tedjo, aparat penegak hukum tidak bisa serta-merta memberikan sanksi kepada mereka. Tedjo justru melihat 16 WNI yang akan dideportasi dari Turki bisa diajak bekerja sama. (Baca: Ini Identitas 16 WNI yang Hilang di Turki)

"Kalau mereka mau bekerja sama dengan kita, tentunya mereka bisa menjadi tulang punggung kita untuk memberantas atau mengurangi pengaruh ISIS," ucapnya.

Tedjo juga tidak melihat ada peluang pemerintah mencabut status kewarganegaraan 16 WNI tersebut. Menurut dia, tidak ada juga aturan yang membuat pemerintah bisa melakukan hal itu.

"Aturannya tidak ada, kita tidak mengenal stateles," ucap Tedjo.

Sebanyak 16 WNI ditahan otoritas Turki di Gaziantep, kota perbatasan antara Turki dan Suriah. Mereka ditangkap saat hendak menyeberang ke Suriah melalui jalur yang kerap digunakan para pengikut gerakan radikal Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Polisi menduga mereka hendak menyusul suami dan keluarganya yang sudah lebih dulu berada di Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Mayoritas WNI yang ditangkap itu adalah anak-anak. (Baca: Jokowi Belum Bisa Putuskan Nasib 16 WNI di Turki yang Menolak Pulang)

Orangtua mereka sudah menjual hartanya di Tanah Air. Mereka berusaha mendapat kehidupan yang diyakini lebih baik dengan bergabung bersama ISIS. Karena itu, mereka menolak dipulangkan ke Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com