Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP PDI-P Bakal Pertimbangkan Usulan DPD Papua soal Pemekaran Wilayah

Kompas.com - 22/03/2015, 08:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


MERAUKE, KOMPAS.com - PDI Perjuangan akan mempertimbangkan usulan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Papua mengenai pemekaran wilayah. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, usulan tersebut akan masuk dalam salah satu agenda pembahasan di Kongres IV PDI-P.

"Nanti akan dipertimbangkan untuk masuk salah satu yang dibahas dalam kongres di Bali," ujar Hasto saat ditemui seusai memimpin Konferda IV PDI-P di Merauke, Papua, Sabtu (21/3/2015).

Usulan mengenai pemekaran wilayah Papua tersebut disampaikan langsung oleh pengurus DPD PDI-P Papua dalam penutupan Konferensi Daerah IV PDI-P di Merauke, Papua. Kader PDI-P meminta agar pembahasan tidak hanya terus-menerus seputar internal partai, tetapi juga kepentingan masyarakat, khususnya di daerah.

Hasto mengatakan, usulan tersebut akan dibahas dengan mempertimbangkan aspek pemerintahan dan aspek sosiologis politik. Sementara ini, Dewan Pimpinan Pusat PDI-P belum melakukan pengkajian apa pun mengenai pemekaran wilayah. Menurut dia, DPP PDI-P masih sebatas mendengarkan aspirasi rakyat.

Menurut Hasto, yang saat ini menjadi fokus DPP PDI-P adalah menentukan skala prioritas untuk membangun potensi daerah di provinsi paling timur tersebut. Salah satunya mengenai pembangunan sumber daya manusia yang memadai, yang bersandar pada pendidikan berbasis revolusi mental.

"Lain-lainnya mengenai pemerintahan, agar dana otonomi bisa lebih efektif. Kemudian, bagaimana politik distribusi anggaran. Ada juga program kerakyatan, seperti program perbaikan gizi yang baik sejak dalam kandungan, juga masalah hak asasi manusia," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com