DPP PDI-P Bakal Pertimbangkan Usulan DPD Papua soal Pemekaran Wilayah

Kompas.com - 22/03/2015, 08:56 WIB
Pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberi selamat kepada pengurus baru DPD PDI-P Provinsi Papua, di Merauke, Papua, Jumat (20/3/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinPelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberi selamat kepada pengurus baru DPD PDI-P Provinsi Papua, di Merauke, Papua, Jumat (20/3/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


MERAUKE, KOMPAS.com - PDI Perjuangan akan mempertimbangkan usulan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Papua mengenai pemekaran wilayah. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, usulan tersebut akan masuk dalam salah satu agenda pembahasan di Kongres IV PDI-P.

"Nanti akan dipertimbangkan untuk masuk salah satu yang dibahas dalam kongres di Bali," ujar Hasto saat ditemui seusai memimpin Konferda IV PDI-P di Merauke, Papua, Sabtu (21/3/2015).

Usulan mengenai pemekaran wilayah Papua tersebut disampaikan langsung oleh pengurus DPD PDI-P Papua dalam penutupan Konferensi Daerah IV PDI-P di Merauke, Papua. Kader PDI-P meminta agar pembahasan tidak hanya terus-menerus seputar internal partai, tetapi juga kepentingan masyarakat, khususnya di daerah.

Hasto mengatakan, usulan tersebut akan dibahas dengan mempertimbangkan aspek pemerintahan dan aspek sosiologis politik. Sementara ini, Dewan Pimpinan Pusat PDI-P belum melakukan pengkajian apa pun mengenai pemekaran wilayah. Menurut dia, DPP PDI-P masih sebatas mendengarkan aspirasi rakyat.

Menurut Hasto, yang saat ini menjadi fokus DPP PDI-P adalah menentukan skala prioritas untuk membangun potensi daerah di provinsi paling timur tersebut. Salah satunya mengenai pembangunan sumber daya manusia yang memadai, yang bersandar pada pendidikan berbasis revolusi mental.

"Lain-lainnya mengenai pemerintahan, agar dana otonomi bisa lebih efektif. Kemudian, bagaimana politik distribusi anggaran. Ada juga program kerakyatan, seperti program perbaikan gizi yang baik sejak dalam kandungan, juga masalah hak asasi manusia," kata Hasto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X