Kompas.com - 19/03/2015, 15:32 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak secara keseluruhan materi peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana mati kasus narkoba asal Ghana, Martin Anderson, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Secara keseluruhan kami menolak PK Martin," kata JPU Arya Wicaksana dalam persidangan, Kamis (19/3/2015), seperti dikutip Antara.

Jaksa beranggapan, pengajuan PK oleh Martin hanya upaya untuk menunda-nunda eksekusi yang akan dilakukan. (Baca: Wapres Jusuf Kalla Sebut Eksekusi Mati Dapat Terlaksana Hingga Berbulan-bulan)

"PK ini seolah-olah untuk menunda eksekusi yang akan dilakukan. PK ini tidak akan berarti apa-apa karena Presiden sudah pernah menolak grasi Martin," kata dia.

Jaksa juga berpendapat, pelaksanaan hukuman mati sudah diterapkan di negara-negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Jepang, dan juga Malaysia. Negara-negara tersebut juga tidak memberikan toleransi terhadap kejahatan narkotika.

Jaksa berpendapat, materi pengajuan PK bertentangan dengan pengakuan Martin di persidangan sebelumnya yang mengaku dirinya bersalah.

Sementara itu, kuasa hukum Martin, Thomas S Christian beranggapan, ada kekeliruan dalam vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim sehingga PK harus dikabulkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemohon hanya menggunakan 50 gram heroin, dia pengkonsumsi bukan bandar atau kurir," ujar Thomas.

Thomas memberi contoh kasus terpidana narkoba asal Nigeria, Hillary K Chimezie yang membawa heroin seberat 5,2 kilogram dan tidak dijatuhkan hukuman mati. Hillary pada akhirnya divonis pidana penjara selama 12 tahun setelah melakukan upaya PK dari vonis hukuman mati.

Oleh karena itu, Thomas beranggapan hukuman yang harus dijatuhi kepada kliennya seharusnya bukan hukuman mati.

Thomas meminta waktu selama dua minggu kepada hakim untuk mengumpulkan berbagai bukti untuk menguatkan PK. Namum, hakim menolaknya dan hanya memberikan waktu satu minggu kepada pihak Martin.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelumnya sudah menyatakan persiapan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, sebagai tempat eksekusi para terpidana mati telah mencapai 100 persen.

Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai waktu eksekusi mati. Jaksa Agung HM Prasetyo belakangan memastikan bahwa eksekusi mati semua terpidana kasus narkoba ditunda. Penundaan dilakukan karena adanya gugatan hukum yang dilakukan oleh para terpidana mati itu.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Nasional
Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

Nasional
UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

Nasional
Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Nasional
Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Nasional
Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Nasional
Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Nasional
Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Nasional
Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Nasional
Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Nasional
Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X