Hak Angket Untuk Menkumham Dinilai Hanya Sekedar Gertakan KMP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai, wacana penggunaan hak angket oleh anggota DPR dari Koalisi Merah Putih atas putusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepemimpinan Partai Golkar versi Agung Laksono, hanya sebatas gertakan.

Irman menuturkan wacana serupa sebelumnya juga pernah disampaikan KMP saat Yasonna mengesahkan hasil Muktamar PPP Surabaya. Namun, hingga kini DPR tak kunjung merealisasikan penggunaan hak angket tersebut.

"Ketika sekarang sudah disahkan tidak ada yang berani maju (menggunakan hak angket itu)," kata Irman saat diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prahara Parpol di Era Pemerintahan Jokowi?' di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Irman melihat, tidak ada kegentingan yang memaksa anggota DPR untuk mengajukan hak angket tersebut. Menurut dia, akan lebih baik apabila anggota DPR menggunakan hak angketnya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak dapat menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar.

"Enggak perlu lah KMP itu gertak-gertak angket. Ada yang lebih penting untuk diangkat, misalnya Dollar yang sudah Rp 13.000," kata dia.

Sebelumnya, pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket untuk Menkumham. (Baca: Golkar Kubu Aburizal Berencana Gunakan Hak Angket ke Menkumham)

Wacana pengajuan angket muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar.

Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. (Baca: Kemenkumham Akui Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono)

Dalam surat yang ditandatangani Yasonna itu disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. (Baca: Ikuti Langkah Suryadharma, Aburizal Akan Tempuh Jalur Hukum ke PTUN)

Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, loyal, dan tidak tercela.