Dikabarkan Makan Malam Bersama Terdakwa Korupsi, Hakim Agung Ancam Laporkan KY ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Muda bidang Pengawasan, Timur Manurung, berang saat ditanya wartawan soal kabar dirinya makan malam bersama terdakwa korupsi kasus tukar guling hutan Bogor, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng. Timur bahkan mengancam akan melaporkan Komisi Yudisial yang dianggap membocorkan informasi itu ke kepolisian.

"Kalau dia (KY) sebut nama saya ketemu terdakwa, tersangka, saya akan lapor polisi. Coba saja!" tukas Timur usai acara Catatan Tahun Mahkamah Agung di Jakarta Convention Center, Selasa (17/3/2015).

Timur pun mempertanyakan beredarnya berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan pertemuan itu. "Itu pun pelanggaran hukum dia dapat BAP. Jangan sembarangan ngomong lah komisioner itu. Jangan sembarangan!" ucap Timur.

Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah bertemu terdakwa atau pun tersangka. "Tidak pernah. Ngawur saja yang ngomong itu." 

Sejumlah media mengangkat isu pertemuan Timur dengan Cahyadi Kumala di sebuah restoran bersama kuasa hukum Cahyadi. Di dalam pertemuan itu, Cahyadi yang merupakan Presiden Direktur PT Sentul City itu dikabarkan meminta bantuan Timur untuk membantu perkaranya. Timur pun sudah pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk Cahyadi pada Januari 2015 lalu.

Adapun, penetapan Cahyadi sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor yang menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin dan perwakilan PT Bukit Jonggol Asri, Yohan Yap, sebagai tersangka. Cahyadi diduga bersama-sama Yohan menyuap Yasin agar rekomendasi tukar menukar kawasan hutan yang diajukan PT BJA segera diterbitkan.

Nama Cahyadi disebut dalam surat dakwaan perwakilan PT BJA bernama Yohan Yap. Dalam dakwaan tersebut, sekitar Januari 2014, Cahyadi meminta bantuan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin agar rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan yang diajukan PT BJA segera diterbitkan.

Untuk memuluskan konversi hutan itu, Yohan dari PT Bukit Jonggol Asri diduga menyuap Yasin Rp 4,5 miliar untuk mendapatkan surat rekomendasi alih fungsi hutan menjadi lahan perumahan komersial dari Pemerintah Kabupaten Bogor.