Kompas.com - 17/03/2015, 13:57 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan Presiden Joko Widodo harus berani "menyentil" Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terkait langkah pemerintah dalam menyikapi konflik partai politik.

"Sekarang ini zamannya rumor. Jangan sampai ada rumor Presiden tidak berani "menyentil" Yasonna karena merupakan menteri titipan Megawati," kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Firman mengatakan dalam beberapa hal Presiden Jokowi berani menegur menteri-menterinya yang bertindak konyol. Karena itu, Jokowi pun harus berani "menyentil" Yasonna agar pemerintah tidak terkesan mengintervensi partai politik dan memanfaatkan konflik.

Menurut Firman, saat ini terdapat beberapa partai politik yang sedang "sakit-sakitan". Kondisi tersebut diperparah dengan sikap dan langkah pemerintah yang terkesan mengintervensi dan berpihak pada faksi di internal partai politik yang memihak pemerintah.

"Perilaku pemerintah menunjukkan cara-cara Machiavelian, yaitu menghabisi lawan-lawan politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang dipertanyakan legalitasnya," tuturnya.

Firman mengatakan terdapat standar ganda yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM dalam menyikapi konflik di PPP dan Partai Golkar yang pada akhirnya dipertanyakan oleh publik.

"Ketika pengadilan tata usaha negara memutus tentang PPP, Menkumham tidak langsung mengesahkan. Sementara ketika Mahkamah Partai Golkar, yang sebenarnya tidak memutuskan pihak yang menang, Menkumham justru menyurati dan meminta kepengurusan dilengkapi," katanya.

Menurut Firman, dua langkah tersebut menunjukkan ada aspek-aspek yang dilanggar dan keberpihakan terhadap faksi pendukung pemerintah di dalam partai untuk mengamankan kepentingan pemerintahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya pikir tidak sehat bila eksistensi partai politik ditentukan pemerintah dengan gaya mempertahankan kekuasaan seperti ini," ujarnyaDapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Nasional
Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Nasional
Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga 'Hacker' dari Brasil

Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga "Hacker" dari Brasil

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

Nasional
BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data 'Repositori Malware'

BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data "Repositori Malware"

Nasional
Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Nasional
Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Nasional
Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Nasional
Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Nasional
Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Nasional
Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.