Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dukung Hak Angket untuk Menkumham

Kompas.com - 17/03/2015, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koalisi Merah Putih di DPR sepakat akan segera menggulirkan hak angket terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Adapun Koalisi Indonesia Hebat sudah menyatakan menolak wacana tersebut. Bagaimana sikap Partai Demokrat yang tidak berada di kubu manapun?

Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, memberi sinyal bahwa Demokrat akan mendukung penggunaan hak angket tersebut. Demokrat sepakat dengan KMP, keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan kubu Agung adalah bentuk politisasi. (baca: Menkumham Diberi Waktu Sepekan untuk Sikapi Peringatan KMP)

"Dalam konteks penegakan hukum dan penegakan demokrasi, F-PD tidak antipati terhadap penggunaan hak angket karena F-PD tidak ingin demokrasi dan penegakan hukum yang sudah dibangun SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selama 10 tahun runtuh karena politisasi kekuasaan dari penguasa hanya untuk kepentingan kekuasaannya," kata Didik Mukrianto saat dihubungi, Selasa (17/3/2015).

Menurut Didik, perlu dipahami penggunaan hak angket adalah upaya konstitusional yang perlu disikapi dengan obyektif dan rasional. Tidak perlu antipati sepanjang hak tersebut digunakan dalam koridor yang benar, baik secara substansi maupun prosedural.

Keinginan anggota DPR dari KMP untuk menggunakan hak angket tersebut, menurut dia, harus menjadi perhatian dan koreksi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (baca: Rommahurmuziy Ancam Sanksi Politisi PPP yang Ikut Angket untuk Menkumham)

"Kita bersama-sama punya kepentingan yang sama untuk menjaga demokrasi ini agar berjalan sesuai jalur yang selama ini sudah ditinggalkan oleh SBY. Jangan sampai kekuasaan yang dihasilkan oleh proses demokrasi disalahgunakan secara otoriter untuk kepentingan subyektif kekuasaan semata," ucap Didik.

Kubu Agung sudah mendaftarkan susunan pengurus Golkar ke Kemenkumham setelah mendapat pengakuan dari pemerintah. Namun, kubu Aburizal Bakrie melawan ke pengadilan. (baca: Kubu Agung: Ada 35 Kader Kubu Aburizal Masuk Kepengurusan Golkar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com