Prabowo Sebut Putusan Menkumham soal Golkar Sebuah Bencana, Ini Kata Yorrys

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang memberi "lampu hijau" untuk kubu Agung Laksono menyusun kepengurusannya adalah sebuah "bencana" demokrasi. Pernyataan Prabowo ini pun langsung direspons oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweyai.

Yorrys menganggap Prabowo berhak untuk melontarkan pendapatnya. Menurut dia, konflik Golkar ini memang mendapat perhatian dari para mantan elite partai pohon beringin itu. Dia menyebutkan Prabowo Subianto, Wiranto, dan Surya Paloh yang memutuskan keluar dari Golkar dan membentuk partai baru.

"Tidak apa, itu hak beliau," ucap Yorrys dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/3/2015).

Namun, dia mengingatkan agar polemik Golkar kali ini tak lagi menghasilkan partai baru. Yorrys menyebut kelahiran partai baru ini sebagai "anak haram" yang tak dikehendaki kelahirannya.

"Jangan lagi ada perselingkuhan Golkar ini jadi 'anak haram' baru. Saya selalu katakan ini. Makanya, yang sekarang harus bersatu," kata Yorrys.

Dia berpendapat tindakan yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sudah tepat. Dia menganggap Yasonna bukannya berpihak ke salah satu kubu.

"Di dalam suratnya jelas disebutkan bahwa menyusun kepengurusan dengan mengakomodasi pihak yang kalah dan diwajibkan melakukan munaslub pada 2016. Ini kan adil," papar Yorrys.

Sebelumnya, Prabowo tak mau mengakui Golkar kubu Agung Laksono. Menurut dia, Golkar yang sah adalah kubu Aburizal Bakrie yang menyelenggarakan munas di Bali. Dia menyayangkan sikap Yasonna yang justru mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono yang disebutnya "abal-abal".

"Ini bencana bagi demokrasi Indonesia. Musibah besar kalau ada kongres akal-akalan, ada munas akal-akalan, dianggap sah itu sangat berbahaya. Berarti demokrasi di Indonesia tidak akan dipercaya rakyat. Sistem politik tidak dipercaya," ujar Prabowo.