Tambahan Dana Rp 1 Triliun untuk Parpol Dianggap Tak Akan Tekan Korupsi

"Tidak ada satu pun korelasi antara keduanya, itu pandangan nirnalar kalau menurut saya," kata Dahnil, di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Dari sejumlah penelitian, Dahnil menambahkan, yang menjadi variabel penurunan angka korupsi adalah laporan keuangan partai politik itu sendiri. Semakin transparan dan akuntabel partai politik dalam mempublikasi laporan keuangan mereka, maka praktik korupsi akan semakin ditekan.

"Jadi yang bisa menyudutkan praktik korupsi itu adalah akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, serta upaya penegakkan hukum. Bukannya tambahan santunan negara," kata dia.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menggelontorkan wacana pembiayaan dana parpol sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN. Namun, wacana tersebut, menurut dia, memerlukan kontrol yang ketat dari masyarakat. Sejumlah kalangan pun menanggapi wacana itu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mengatakan, peningkatan dana parpol diperlukan untuk membebaskan parpol dari ketergantungan penyumbang.