Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

16 WNI Ditahan Saat Menuju Suriah, Kemenlu Koordinasi dengan Polisi, Intel, BNPT

Kompas.com - 12/03/2015, 13:51 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kementerian Luar Negeri RI membenarkan bahwa 16 warga negara Indonesia ditahan oleh pihak keamanan Turki. Juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir mengatakan, 16 WNI tersebut ditangkap saat melewati jalur yang biasa digunakan untuk menuju Suriah.

"Kami diberitahu adanya 16 WNI yang ditahan oleh otoritas keamanan Turki, saat berupaya menyeberang ke Suriah," ujar Tata, panggilan Arrmanatha dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Tata mengatakan, informasi tersebut baru saja diberikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki. Meski demikian, menurut Tata, pihak Kemenlu RI hingga saat ini belum bisa memastikan identitas mereka yang ditahan.

Untuk memastikan identitas serta tujuan para WNI tersebut, Kemenlu RI akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas kemanan Turki. Ia mengatakan, setelah mendapat kepastian, Kemenlu akan segera memberikan informasi kepada media, terutama terkait kondisi 16 WNI itu.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, BNPT, dan Kepala Intelijen. Nanti juga akan ada pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemananan untuk membahas langkah-langkah terkait adanya kejadian dugaan keterlibatan WNI dalam teroris," kata Tata.

Kemenlu sebelumnya menilai persoalan 16 WNI di Turki itu bukanlah kasus orang hilang. Pasalnya, fakta-fakta menunjukkan mereka memang memilih tidak kembali ke Indonesia. (baca: Kemenlu Anggap Masalah 16 WNI di Turki Bukan Kasus Orang Hilang)

Pada 24 Februari 2015, sebanyak 25 WNI berangkat dari Jakarta menuju Turki bersama sebuah biro perjalanan wisata. Sesampainya di Turki, sebanyak 16 orang tiba-tiba menyampaikan bahwa mereka akan berpisah dari rombongan, dan kembali bergabung pada 26 Februari 2015. Namun, hingga lewat dari tanggal yang dijanjikan, 16 orang tersebut tidak kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com