Wantimpres Duga Kepala Staf Kepresidenan Kurangi Kewenangan Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi menduga adanya potensi pengurangan kewenangan wakil presiden setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Perpres tersebut mengatur penambahan kewenangan bagi Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan untuk mengendalikan program prioritas nasional.

"Ya, kan ada pengurangan, dan pengurangan itu apa esensinya kan kita harus perbaiki," kata Hasyim di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015). (Baca: Di Bawah Luhut Panjaitan, Wewenang Kantor Staf Presiden Jadi Lebih Luas)

Hasyim menemui Kalla untuk menghimpun informasi terkait perpres tersebut serta sejumlah isu lainnya. Nantinya, ia akan menemui Presiden untuk menyampaikan solusi-solusi terkait.

"Iya, waktu ke Presiden ini sambil menyerahkan solusi-solusi," kata dia. 

Sebagai anggota Wantimpres, Hasyim berhak menyampaikan pertimbangannya kepada Presiden baik saat diminta ataupun tidak diminta. (Baca: JK Kritik Penambahan Wewenang Kepala Staf Presiden)

Bicarakan kriminalisasi KPK

Selain masalah Perpres 26 Tahun 2015, Hasyim berbicara dengan Kalla terkait masalah lainnya, seperti upaya kriminalisasi terhadap KPK serta pertikaian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Menurut Hasyim, masalah-masalah tersebut bisa menciptakan titik kerawanan dalam pemerintahan jika tidak segera ditangani secara sinergis. Terkait kriminalisasi KPK, ia menilai isu ini penting diwaspadai bersama.

"Saya kira kriminalisasi itu tidak boleh ke siapa pun, bukan cuma kepada KPK, itu yang penting, ini ada titik-titik rawan di negara kita ini yang harus diwaspadai bersama," ucap dia.

Nantinya, Hasyim akan bertemu dengan pihak lainnya terkait indikasi pelemahan KPK, seperti Ketua (nonaktif) KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sejauh ini, Hasyim mengaku sudah bertemu dengan Wakil Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti yang ditunjuk sebagai calon kepala Kepolisian RI.