JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla terperanjat mendengar adanya wacana pembiayaan partai politik oleh negara yang besarnya Rp 1 triliun per tahun. Kalla mengaku belum membahas wacana tersebut dengan jajaran pemerintahan.
"Kita belum bahas itu, Rp 1 triliun satu partai? Wih," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (9/3/2015).
Kendati demikian, Kalla menilai tidak tepat jika setiap partai memperoleh dana yang sama. Menurut dia, besar kecilnya anggaran untuk suatu partai harus dihitung berdasarkan dengan berapa kursi yang diperoleh partai di parlemen.
Golkar pernah terima Rp 2 miliar
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa Golkar pernah dalam satu tahun menerima dana kurang lebih Rp 2 miliar. Namun dia tidak menjelaskan dari mana asal dana yang diterima Golkar tersebut.
"Waktu saya ketua Golkar hanya satu tahun kira-kira terima Rp 2 miliar, padahal anggota DPR Golkar paling banyak waktu itu 126, kecil, apalagi partai kecil, masa sama?" ucap dia. (Baca: BPK Diragukan Berani Ungkap Penyimpangan Dana Partai)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya kembali menyinggung wacana pembiayaan partai politik yang besarnya mencapai Rp 1 triliun per tahun. Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.
"Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan tetapi, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo. (Baca: Tjahjo: Wacana Anggaran Rp 1 Triliun dari APBN untuk Parpol Perlu Dipikirkan)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.