BPK Diragukan Berani Ungkap Penyimpangan Dana Partai

Kompas.com - 09/03/2015, 18:01 WIB
Ilustrasi uang SHUTTERSTOCKIlustrasi uang
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center for Budgeting Analysis Uchok Sky Khadafi meragukan keberanian Badan Pemeriksa Keuangan apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana partai politik. Menurut dia, banyak anggota BPK yang menjadi anggota parpol.

"BPK itu tidak bisa mengikuti semua anggaran satu triliun ini. Apalagi ini dana partai, tidak berani BPK mempublikasikan penyimpangan dana partai karena orang-orang BPK itu orang-orang partai," kata Uchok dalam keterangannya, Senin (9/3/2015).

Pernyataan Uchok menanggapi wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Wacana itu dilontarkan politisi PDI Perjuangan yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Dalam wacana tersebut, Tjahjo mengungkapkan agar pengelolaan anggaran parpol dapat dilakukan secara transparan. Selain itu, BPK juga perlu dilibatkan untuk mengontrol penggunaan anggaran tersebut. (Baca: Tjahjo: Wacana Anggaran Rp 1 Triliun dari APBN untuk Parpol Perlu Dipikirkan)

"Tidak mungkin orang BPK berani mengungkap anggaran partai mereka. Jadi, (ibarat kata) antara bus kota jangan saling mendahului," katanya.

Selain itu, Uchok menambahkan, ada kekhawatiran dana partai itu justru mengalir ke kantong elit partai, bukannya untuk membiayai kegiatan partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (Baca: Pengamat: Dana Parpol Rp 1 Triliun dari APBN Bisa Dijadikan Bancakan)

"Keuangan partai biasanya bisa dibelanjakan atas perintah elit-elit partai daripada mengikuti program yang sudah disepakati," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

Nasional
Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Nasional
Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Nasional
Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan 'Desa Antikorupsi'

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan "Desa Antikorupsi"

Nasional
HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

Nasional
Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Nasional
Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Nasional
UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

Nasional
Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

Nasional
UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Nasional
UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

Nasional
UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.