Kompas.com - 09/03/2015, 18:01 WIB
Ilustrasi uang SHUTTERSTOCKIlustrasi uang
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center for Budgeting Analysis Uchok Sky Khadafi meragukan keberanian Badan Pemeriksa Keuangan apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana partai politik. Menurut dia, banyak anggota BPK yang menjadi anggota parpol.

"BPK itu tidak bisa mengikuti semua anggaran satu triliun ini. Apalagi ini dana partai, tidak berani BPK mempublikasikan penyimpangan dana partai karena orang-orang BPK itu orang-orang partai," kata Uchok dalam keterangannya, Senin (9/3/2015).

Pernyataan Uchok menanggapi wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Wacana itu dilontarkan politisi PDI Perjuangan yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Dalam wacana tersebut, Tjahjo mengungkapkan agar pengelolaan anggaran parpol dapat dilakukan secara transparan. Selain itu, BPK juga perlu dilibatkan untuk mengontrol penggunaan anggaran tersebut. (Baca: Tjahjo: Wacana Anggaran Rp 1 Triliun dari APBN untuk Parpol Perlu Dipikirkan)

"Tidak mungkin orang BPK berani mengungkap anggaran partai mereka. Jadi, (ibarat kata) antara bus kota jangan saling mendahului," katanya.

Selain itu, Uchok menambahkan, ada kekhawatiran dana partai itu justru mengalir ke kantong elit partai, bukannya untuk membiayai kegiatan partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (Baca: Pengamat: Dana Parpol Rp 1 Triliun dari APBN Bisa Dijadikan Bancakan)

"Keuangan partai biasanya bisa dibelanjakan atas perintah elit-elit partai daripada mengikuti program yang sudah disepakati," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo: Siaran Televisi Analog akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

Nasional
Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Nasional
Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum jadi Andalan

Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum jadi Andalan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Nasional
Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Nasional
Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara'

Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara"

Nasional
Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

Nasional
Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

Nasional
Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

Nasional
Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil 'Yang Terhormat'

Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil "Yang Terhormat"

Nasional
Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

Nasional
Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.