Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BP REDD Dibubarkan, Norwegia Pertanyakan Komitmen Kerjasama 1 Miliar Dollar AS

Kompas.com - 06/03/2015, 14:39 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Norwegia mempertanyakan kelanjutan kerjasama dengan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Indonesia dan Norwegia telah menandatangani letter of intent (LOI) sebagai bagian komitmen bersama mengendalikan perubahan iklim sekaligus kerjasama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon dengan nilai bantuan dana 1 miliar dollar AS.

"Waktu itu Norwegia yang menjanjikan 1 miliar dollar AS itu, bertanya-tanya apakah masih jalan, (saya jawab), ya masih jalan, itu intinya," kata Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Rachmat selesai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla membahas kelanjutan kerjasama Pemerintah dengan Norwegia ini. Komitmen ini kembali dipertanyakan Norwegia setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan plus (BP-REDD+), serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Tugas kedua lembaga tersebut kemudian diambil alih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Baca: Presiden Joko Widodo Bubarkan 10 Lembaga Non-struktural)

Terkait dengan penghapusan BP REDD+ dan DNPI ini, Rachmat mengaku sudah membicakarannya dengan Norwegia. Pertengahan Maret nanti, atau menjelang kedatangan Perdana Menteri Norwegia ke Indonesia, Rachmat akan kembali membahas masalah ini dengan Norwegia. Ia juga menyampaikan bahwa Norwegia mengeluhkan lambatnya kerja Indonesia dalam merealisasikan kerjasama yang telah disepakati tersebut.

"Salah satu keluhan Norwegia, kok ini terlambat sekali, sehingga uang yang sudah stand by (siap) di sana untuk dilimpahkan, belum bisa," kata dia. (Baca: Presiden Bubarkan Lagi 40 Lembaga Non-struktural)

Sejauh ini, Norwegia baru mengucurkan dana kurang lebih 30 juta dollar AS terkait komitmen kerjasama pengendalian iklim tersebut. Atas laporan ini, Rachmat mengatakan bahwa Wapres Jusuf Kalla meresponnya dengan antusias. Menurut dia, Wapres mendesak agar tim pengendalian perubahan iklim bisa segera bekerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com