BP REDD Dibubarkan, Norwegia Pertanyakan Komitmen Kerjasama 1 Miliar Dollar AS

Kompas.com - 06/03/2015, 14:39 WIB
Melalui Perpres 16 tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015, BP-REDD  dan DNPI dibubarkan. BP-REDD /DNPIMelalui Perpres 16 tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015, BP-REDD dan DNPI dibubarkan.
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Norwegia mempertanyakan kelanjutan kerjasama dengan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Indonesia dan Norwegia telah menandatangani letter of intent (LOI) sebagai bagian komitmen bersama mengendalikan perubahan iklim sekaligus kerjasama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon dengan nilai bantuan dana 1 miliar dollar AS.

"Waktu itu Norwegia yang menjanjikan 1 miliar dollar AS itu, bertanya-tanya apakah masih jalan, (saya jawab), ya masih jalan, itu intinya," kata Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Rachmat selesai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla membahas kelanjutan kerjasama Pemerintah dengan Norwegia ini. Komitmen ini kembali dipertanyakan Norwegia setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan plus (BP-REDD+), serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Tugas kedua lembaga tersebut kemudian diambil alih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Baca: Presiden Joko Widodo Bubarkan 10 Lembaga Non-struktural)

Terkait dengan penghapusan BP REDD+ dan DNPI ini, Rachmat mengaku sudah membicakarannya dengan Norwegia. Pertengahan Maret nanti, atau menjelang kedatangan Perdana Menteri Norwegia ke Indonesia, Rachmat akan kembali membahas masalah ini dengan Norwegia. Ia juga menyampaikan bahwa Norwegia mengeluhkan lambatnya kerja Indonesia dalam merealisasikan kerjasama yang telah disepakati tersebut.

"Salah satu keluhan Norwegia, kok ini terlambat sekali, sehingga uang yang sudah stand by (siap) di sana untuk dilimpahkan, belum bisa," kata dia. (Baca: Presiden Bubarkan Lagi 40 Lembaga Non-struktural)

Sejauh ini, Norwegia baru mengucurkan dana kurang lebih 30 juta dollar AS terkait komitmen kerjasama pengendalian iklim tersebut. Atas laporan ini, Rachmat mengatakan bahwa Wapres Jusuf Kalla meresponnya dengan antusias. Menurut dia, Wapres mendesak agar tim pengendalian perubahan iklim bisa segera bekerja.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

Nasional
Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X