Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BP REDD Dibubarkan, Norwegia Pertanyakan Komitmen Kerjasama 1 Miliar Dollar AS

Kompas.com - 06/03/2015, 14:39 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Norwegia mempertanyakan kelanjutan kerjasama dengan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Indonesia dan Norwegia telah menandatangani letter of intent (LOI) sebagai bagian komitmen bersama mengendalikan perubahan iklim sekaligus kerjasama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon dengan nilai bantuan dana 1 miliar dollar AS.

"Waktu itu Norwegia yang menjanjikan 1 miliar dollar AS itu, bertanya-tanya apakah masih jalan, (saya jawab), ya masih jalan, itu intinya," kata Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Rachmat selesai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla membahas kelanjutan kerjasama Pemerintah dengan Norwegia ini. Komitmen ini kembali dipertanyakan Norwegia setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan plus (BP-REDD+), serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Tugas kedua lembaga tersebut kemudian diambil alih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Baca: Presiden Joko Widodo Bubarkan 10 Lembaga Non-struktural)

Terkait dengan penghapusan BP REDD+ dan DNPI ini, Rachmat mengaku sudah membicakarannya dengan Norwegia. Pertengahan Maret nanti, atau menjelang kedatangan Perdana Menteri Norwegia ke Indonesia, Rachmat akan kembali membahas masalah ini dengan Norwegia. Ia juga menyampaikan bahwa Norwegia mengeluhkan lambatnya kerja Indonesia dalam merealisasikan kerjasama yang telah disepakati tersebut.

"Salah satu keluhan Norwegia, kok ini terlambat sekali, sehingga uang yang sudah stand by (siap) di sana untuk dilimpahkan, belum bisa," kata dia. (Baca: Presiden Bubarkan Lagi 40 Lembaga Non-struktural)

Sejauh ini, Norwegia baru mengucurkan dana kurang lebih 30 juta dollar AS terkait komitmen kerjasama pengendalian iklim tersebut. Atas laporan ini, Rachmat mengatakan bahwa Wapres Jusuf Kalla meresponnya dengan antusias. Menurut dia, Wapres mendesak agar tim pengendalian perubahan iklim bisa segera bekerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com