JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (4/3/2015). Dalam aksi kali ini, massa membawa patung kuda troya, sebagai simbol hadirnya penyusup di dalam institusi KPK.
"Simbol kuda troya merupakan satu gambaran kenyataan yang dialami KPK hari ini. Kuda Troya melambangkan ada penyusup yang hendak menghancurkan KPK," ujar Lamen, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi saat berorasi di halaman Gedung KPK.
Menurut Lamen, pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan oleh KPK kepada Kejaksaan Agung adalah suatu kegagalan KPK dalam agenda pemberantasan korupsi. Hal tersebut dinilai tidak lepas dari peran pimpinan sementara KPK, khsusunya Taufiequrahman Ruki. (baca: Pelimpahan Kasus BG Ditentang Pegawai KPK, Ini Tanggapan Taufiequrachman Ruki)
Dalam orasinya, para anggota koalisi juga mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal menjalankan salah satu agenda pemerintahan mengenai pemberantasan korupsi. Dengan dilimpahkannya kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan, koalisi mengkhawatirkan para penegak hukum di Indonesia tidak lagi berpegang pada independensi.
Ruki, Indriyanto Seno Adjie, dan Johan Budi ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diberhentikan sementara.
"Pelimpahan kasus Budi Gunawan oleh pimpinan KPK sementara Ruki dan kawan-kawan telah meruntuhkan lembaga KPK. Padahal masyarakat tidak lagi memercayai penyelesaian kasus korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian," kata Lamen dalam orasinya.
Dalam aksi ini, selain menggotong kuda troya setinggi sekitar dua meter yang ditempelkan gambar wajah Ruki dan Jokowi, para anggota koalisi juga sempat memainkan aksi teatrikal.
Selain itu, para anggota koalisi juga membawa dua karangan bunga yang bertuliskan "Turut Berduka Cita atas Wafatnya KPK oleh Plt dan Pimpinan KPK".
Tak lama setelah resmi menjadi pimpinan sementara, Ruki membuka opsi pelimpahan kasus Budi Gunawan ke institusi penegak hukum lain. Opsi itu dilontarkan Ruki seusai bertemu pimpinan Polri. (baca: Ruki Sebut Ada Opsi KPK Limpahkan Kasus Budi Gunawan ke Kepolisian atau Kejaksaan)
Setelah pimpinan memutuskan kasus Budi Gunawan dilimpahkan ke Kejaksaan, para pegawai KPK bereaksi. Mereka protes dan mengkritik pimpinan KPK. (baca: Di Hadapan Ruki, Pegawai KPK Teriak Ada "Hantu" yang Takut Bareskrim)
Dalam aksinya, mereka menyebut adanya barter, KPK mati suri, adanya pihak yang penakut, dan kritik lainnya. (baca: Pegawai KPK: Kami Membangkang karena Kebenaran Diinjak-injak)
Mereka meminta pimpinan KPK mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai langkah hukum melawan putusan praperadilan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. (baca: Kepada Ruki, Pegawai KPK Sebut Ingin Mati Mulia, Bukan Melacurkan Diri ke Koruptor)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
