Pengamat: KPK Harus Ajukan PK dan Uji Materi Terkait Kasus Budi Gunawan

Kompas.com - 03/03/2015, 09:30 WIB
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, Zulkarnain, Taufiequrachman Ruki, dan Adnan Pandu Pradja (kanan ke kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil arahan Presiden, di Kantor KPK Jakarta, Rabu (25/2/2015). Sebelumnya Presiden memanggil pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan, menekankan agar sinergitas tiga instansi penegak hukum tersebut semakin ditingkatkan, penurunan ego sektoral, dan membangun kepercayaan publik. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKomisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, Zulkarnain, Taufiequrachman Ruki, dan Adnan Pandu Pradja (kanan ke kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil arahan Presiden, di Kantor KPK Jakarta, Rabu (25/2/2015). Sebelumnya Presiden memanggil pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan, menekankan agar sinergitas tiga instansi penegak hukum tersebut semakin ditingkatkan, penurunan ego sektoral, dan membangun kepercayaan publik.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak mudah menyerahkan penanganan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada lembaga penegak hukum lain. KPK masih punya cara lain untuk menggugat putusan praperadilan, yakni upaya hukum luar biasa dengan peninjauan kembali.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Refly Harun saat dihubungi Senin (2/3/2015) malam.

"Sebenarnya upaya PK belum dilaksanakan, bahkan belum disampaikan. Padahal ada putusan di mana PK kasus praperadilan dikabulkan Mahkamah Agung," kata Refly.

Menurut dia, sebagai langkah hukum luar biasa, PK patut dicoba meski KPK bukanlah terdakwa atau ahli waris yang menjadi syarat pengajuan PK ke Mahkamah Agung. Dobrakan harus segera dilakukan karena kondisi yang terjadi saat ini tidak normal.

Putusan praperadilan yang dikabulkan hakim Sarpin Rizaldi dianggap telah memberikan celah bagi para tersangka untuk membatalkan perkaranya. Sarpin memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.

"Nanti enak saja semuanya dibatalkan lewat praperadilan apalagi putusan Sarpin sudah masuk dalam substansi pokok pengadilan Tipikor, hakim sudah melampaui wewenangnya. KPK harus bergerak," imbuh Refly.

Selain pengajuan PK, KPK juga bisa menempuh upaya hukum lain, yakni dengan mengajukan judicial review Undang-undang Kepolisian. Refly menilai KPK bisa mengajukan judicial review untuk meminta tafsir Mahkamah Konstitusi terkait pandangan hakim Sarpin yang menyebutkan tidak semua polisi adalah penegak hukum. (baca: Hakim: Budi Gunawan Bukan Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara)

"Kalau nanti di MK diputuskan bahwa semua polisi adalah penegak hukum, maka ini memperkuat posisi KPK untuk menangani lagi kasus Budi Gunawan," ucap Refly.

KPK melimpahkan penanganan perkara yang melibatkan Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Ini dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa penetapan status tersangka Budi oleh KPK tidak sah secara hukum. Namun, kejaksaan kemudian melimpahkan kasus itu ke Polri. (Baca: Ingin Efektif, Jaksa Agung Akan Limpahkan Kasus BG ke Polri)

Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti justru membuka peluang kasus Budi Gunawan akhirnya dihentikan penyelidikannya.

"Kalau nanti misalnya sudah masuk ke penyidikan, bisa juga di-SP3. Tapi, yang dipastikan oleh KPK dan Polri ini masih penyelidikan karena penyidikannya dibatalkan putusan praperadilan," kata Badrodin. (Baca: Dilimpahkan ke Polri, Kasus Budi Gunawan Ada Kemungkinan Dihentikan)

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Budi lantas menggugat penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Pelarian Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi

Akhir Pelarian Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

Nasional
Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Nasional
Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan 'True Friend', Investasi, dan Laut China Selatan

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan "True Friend", Investasi, dan Laut China Selatan

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X